Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 2027 sementara diproyeksikan sekitar Rp3,3 triliun. Angka tersebut belum final dan masih akan melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Proyeksi tersebut disampaikan Andi Harun dalam pertemuan pendahuluan bersama Wakil Wali Kota Samarinda serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda sebagai langkah awal menyamakan persepsi terkait arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro tahun 2027, sebelum pembahasan resmi APBD 2027 dimulai.
“Pada hari ini sebenarnya belum ada pembahasan resmi. Cuma sebelum kita memasuki pembahasan resmi, biasanya kalau pembahasan APBD itu dinamika hubungan antara DPRD dengan pemerintah tensinya kadang-kadang naik. Nah, saya dan Pak Wawali berinisiatif melakukan pertemuan pendahuluan, brainstorming,” ujar Andi Harun, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah terlebih dahulu menyosialisasikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Kebijakan tersebut, kata dia, nantinya turut menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2027.
“Karena kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 itu juga akan turun menjadi ukuran bagaimana pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam rangka menyusun APBD tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Andi Harun mengatakan arahan Menteri Dalam Negeri juga menjadi pertimbangan agar penyusunan APBD 2027 tetap menggunakan prinsip efisiensi. Karena itu, rancangan APBD Samarinda 2027 untuk sementara tidak banyak bergeser dibandingkan APBD 2026.
“RAPBD Kota Samarinda tahun 2027 masih belum terlalu bergeser dari tahun 2026. Berapa total direncanakan APBD Kota Samarinda tahun 2027? Sebesar kurang lebih, ini belum final, Rp3,3 triliun,” katanya.
Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp1,3 triliun, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun.
Dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp3,3 triliun, rencana belanja daerah juga diperkirakan berada pada kisaran yang sama.
Untuk menjaga keseimbangan belanja, pemerintah akan melanjutkan efisiensi terhadap program dan kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Program-program yang memakai dana dan tidak menghasilkan dampak langsung kepada masyarakat, kita akan efisiensi. Seperti yang kita lakukan pada tahun sebelumnya,” tegasnya.
Efisiensi tersebut antara lain menyasar perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta belanja lainnya yang tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah akan memprioritaskan belanja yang bersifat wajib atau mandatory spending, termasuk anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta belanja yang dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Andi Harun memastikan program Probaya juga tetap dilanjutkan karena dinilai telah memberikan dampak terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi Samarinda.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini mencapai 6,22 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sekitar Rp123,22 juta. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda berada di angka 85 sekian dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.
“Artinya, antara instrumen APBD terhadap pencapaian indikator baik makro maupun kegiatan program mikro yang berdampak langsung, relatif tercapai,” ungkapnya.
Ia menyebut pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan. Hal-hal yang dinilai kurang akan diperbaiki, sementara program yang sudah baik akan dipertahankan dan ditingkatkan.
Pertemuan awal dengan DPRD juga menjadi momentum membangun kesamaan pandangan antara pemerintah dan legislatif sebelum pembahasan resmi APBD 2027 dilakukan.
“Kita bangun kesamaan pandangan dengan Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD di DPRD Kota Samarinda ini. Sambil kita membicarakan kemungkinan-kemungkinan ke depan kira-kira potensi pendapatan yang tidak membebani masyarakat apa yang bisa kita usahakan,” ujarnya.
Andi Harun berharap pembahasan APBD 2027 nantinya berlangsung lebih kondusif karena pemerintah dan DPRD telah memiliki pemahaman awal mengenai prinsip-prinsip makro yang menjadi dasar penyusunannya.
Ia juga meminta DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut memberikan pemikiran, solusi, dan saran bagi pemerintah.
“Pengawasan tetap berjalan karena itu fungsi DPRD, tapi fungsi mediasi, fungsi komunikasi, fungsi kemitraan dalam rangka pendapatan kita bertumbuh, terutama untuk mempertahankan kualitas belanja kita menjadi belanja yang memiliki kredibilitas tinggi,” pungkasnya.
