Insitekaltim,Jakarta – Bagian dari kegiatan kerjanya di Jakarta, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik berkunjung ke CNN Indonesia di Kawasan Gedung Trans Media Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).
Kedatangan Pj Gubernur Akmal Malik disambut Dirut dan Pimred CNN Indonesia Titin Rosmasari, bersama Wakil pemimpin Redaksi CNN Indonesia.com Ike Agestu, Kepala Divisi Produksi CNN Indonesia TV Dewi Artiwi, Kepala Divisi Event Niki Charles, Manager Liputan CNN ID TV Mufthi Akbar, Kepala Divisi Sales & Customer Relation Ahmad Cahyani, jajaran Redaksi CNN Indonesia TV dan Redaksi CNN Indonesia.com.
Mendampingi Pj Gubernur Akmal Malik, Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal dan Tim Ahli Pj Gubernur Munandhir Mubarak.
“Maaf agak terlambat ni. Tadi saya acara di DPR RI terkait IKN (Ibu Kota Nusantara). Jadi mohon maaf agak telat,” ucap Akmal kepada tuan rumah, jajaran CNN Indonesia.
Di hadapan para awak CNN Indonesia, Akmal menceritakan sedikit agak runut terkait perkembangan IKN dan Kaltim sebagai mitra strategisnya.
Selain pembangunan IKN yang terus berjalan karena mendapat dukungan penuh pemerintah dan masyarakat Kaltim, ternyata masih ada masalah krusial yang harus segera diselesaikan daerah lokasi dibangun IKN.
Khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dimana sebut Akmal ada empat kecamatan, yakni Sepaku, Penajam, Waru dan Babulu.
Namun khusus Kecamatan Sepaku ada 15 desa telah masuk kawasan IKN, yang berarti bukan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara lagi, sebab wilayah administrasi dikelola Otorita IKN.
Termasuk desa-desa yang berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga masuk ke dalam kawasan IKN, serta satu kelurahan Kota Balikpapan, yang berarti bukan wilayah Kalimantan Timur lagi.
“Kami mendorong kabupaten dan kota yang bersentuhan langsung dengan IKN, agar segera merevisi tata ruang wilayahnya,” jelasnya.
Menurut Akmal, meski berbeda tata kelola administrasi, namun secara sosial Kaltim pasti masih terhubung erat dengan IKN.
Akmal mengaku kabupaten yang paling banyak diambil lahan atau kawasannya adalah Penajam Paser Utara, bahkan kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa hanya seluas 3,3 persen.
“Kalau hanya seluas 3,3 persen, mana bisa PPU mendongkrak perekonomiannya dan investor pasti tidak mau masuk sebab terkendala RTRW. Ini yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Karenanya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun mendorong Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merevisi tata ruang dan minimal 30 persen kawasannya untuk kegiatan jasa dan perdagangan (ekonomi).
“Sebab teori ekonomi untuk mendongkrak pertumbuhan daerah hanya sektor jasa, perdagangan dan pemukiman. Itu sebabnya, saya minta Pemkab PPU agar segera merevisi RTRW-nya, sehingga tumbuh kawasan-kawasan satelit di sekitar IKN,” pungkasnya.
