Insitekaltim, Samarinda — Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) justru memilih bertahan pada satu sektor yang dianggap tak boleh dikompromikan yakni pendidikan.
Beasiswa Gratispol tahap III resmi disalurkan, membawa total realisasi program ini mencapai Rp288,5 miliar dengan jangkauan 63.603 mahasiswa.
Namun, di balik angka besar tersebut, tantangan justru mulai bergeser. Bukan lagi soal ketersediaan dana, melainkan ketepatan distribusi dan kecepatan pelaksanaan di lapangan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, Gratispol bukan sekadar program bantuan pendidikan biasa. Ia menyebutnya sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Ini bukan program sesaat. Ini investasi masa depan. Maka penyalurannya harus tepat, cepat, dan benar-benar dirasakan,” ujarnya di Kantor Gubernur, Senin, 4 Mei 2026.
Hingga tahap ketiga, dana tersebut telah menjangkau 52 perguruan tinggi, terdiri dari 7 kampus negeri dan 45 swasta. Cakupan bantuan tidak hanya terbatas pada Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga menyentuh kerja sama pendidikan hingga penguatan SDM prioritas seperti dokter spesialis dan tenaga kependidikan.
Jika dilihat dari distribusinya, Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi penerima terbesar dengan 12.938 mahasiswa dan nilai bantuan Rp61,1 miliar.
Diikuti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dengan 7.713 mahasiswa atau Rp39 miliar, Politeknik Negeri Samarinda 3.655 mahasiswa/Rp13,9 miliar, Institut Teknologi Kalimantan 3.572 mahasiswa/Rp12,4 miliar, serta Poltekkes Kemenkes Kaltim 2.014 mahasiswa/Rp10,8 miliar.
Di sisi lain, pemerataan tetap diupayakan. Politeknik Sendawar di Kutai Barat misalnya, menerima alokasi untuk 57 mahasiswa dengan total Rp201 juta. Angka ini memang kecil, tetapi menjadi penanda bahwa program juga menyasar wilayah pinggiran, meski akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan besar.
Persoalan muncul pada tahap implementasi. Pengembalian UKT bagi mahasiswa yang telah lebih dulu membayar belum sepenuhnya selesai. Kondisi ini memicu kebingungan di kalangan mahasiswa dan memperlihatkan adanya celah koordinasi antara pemerintah dan pihak kampus.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sesuai arahan BPK, Pak Gubernur akan menyurati seluruh perguruan tinggi agar segera mengembalikan UKT mahasiswa yang sudah dibayar lebih dulu,” jelasnya.
Keterlambatan ini disebut bukan karena kekurangan dana, melainkan proses verifikasi internal kampus yang belum seragam. Di Unmul, pengembalian untuk mahasiswa semester awal sudah mulai berjalan, sementara semester lanjutan masih tertahan pada proses administrasi.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Lebih dari itu, efektivitas implementasi menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah pengetatan fiskal, komitmen Pemprov Kaltim menjaga alokasi pendidikan patut diapresiasi.
Namun, fase berikutnya akan menjadi penentu apakah Gratispol mampu menjawab persoalan teknis di lapangan, atau justru terjebak pada tantangan birokrasi yang berulang.
