Insitekaltim, Samarinda – Polemik anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan publik akhirnya dijelaskan secara lebih rinci oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Klarifikasi ini menegaskan bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk satu bangunan, melainkan merupakan akumulasi dari puluhan kegiatan berbeda.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany menyampaikan, persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini tidak sepenuhnya tepat. Ia menegaskan bahwa total anggaran Rp25 miliar tersebut terbagi dalam 57 paket pekerjaan, yang kemudian disesuaikan menjadi 55 paket.
“Jadi bukan satu kegiatan besar untuk satu rumah jabatan saja. Itu terdiri dari banyak paket yang mencakup berbagai kebutuhan fasilitas,” ujarnya dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam pemaparan kepada media, dijelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup beragam kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ruang kerja gubernur, rumah jabatan, ruang wakil gubernur, hingga pengadaan sarana pendukung seperti perabotan, perlengkapan dapur, videotron, pagar, serta fasilitas penunjang lainnya.
Astri merinci, dari total anggaran tersebut, hanya sekitar Rp3,49 miliar yang dialokasikan khusus untuk perbaikan rumah jabatan gubernur. Sementara sisanya digunakan untuk pembenahan berbagai gedung dan fasilitas lain yang berada dalam satu kawasan rujab.
“Ini mencakup banyak titik, bukan hanya satu bangunan utama. Ada guest house, taman, hingga fasilitas layanan yang juga digunakan untuk kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sumber kesalahpahaman yang berasal dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Menurutnya, data tersebut masih berupa rencana awal, sehingga nilainya belum tentu sama dengan realisasi anggaran yang akan digunakan.
“Yang beredar itu data perencanaan. Dalam praktiknya, nilai bisa berubah karena ada proses efisiensi dan penyesuaian,” katanya.
Lebih lanjut, Astri mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran tersebut telah disusun sejak tahun 2024 untuk pelaksanaan tahun anggaran 2025. Artinya, perencanaan dilakukan sebelum diketahui siapa yang akan menjabat sebagai gubernur.
“Ini bukan untuk individu tertentu, tapi untuk memastikan fasilitas pemerintahan siap digunakan oleh siapa pun pimpinan daerahnya,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan rehabilitasi didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Sejumlah fasilitas rujab disebut mengalami kerusakan cukup serius, mulai dari instalasi listrik yang tidak berfungsi optimal, sistem air yang bermasalah, hingga pompa air yang rusak.
Selain itu, kerusakan pada atap bangunan menyebabkan kebocoran di beberapa titik. Bahkan, pada 2025, kondisi cuaca ekstrem memperparah situasi hingga menyebabkan genangan air di lantai dua rumah jabatan dan kebocoran di Odah Etam.
“Beberapa bagian bangunan sempat terdampak banjir. Ini tentu tidak bisa dibiarkan karena menyangkut fungsi pelayanan,” ungkapnya.
Menurut Astri, tingginya intensitas penggunaan rujab saat ini juga menjadi faktor penting. Aktivitas pemerintahan yang berlangsung hampir setiap hari membuat fasilitas harus berada dalam kondisi layak.
“Sekarang rujab aktif digunakan untuk berbagai kegiatan, berbeda dengan sebelumnya yang relatif jarang dipakai,” tambahnya.
Di akhir penjelasannya, Astri menegaskan bahwa seluruh anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” pungkasnya.
