Insitekaltim, Samarinda – Ketidakhadiran respons resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap ajakan debat terbuka memicu aksi simbolik mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul). Di sisi lain, pemerintah membantah pernah menerima undangan maupun menyetujui agenda tersebut.
Aksi simbolik Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unmul (BEM KM Unmul) di Teras Samarinda itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh, dan Hari Pendidikan Nasional, sekaligus menyuarakan kritik terhadap Pemprov Kaltim.
Ketua BEM KM Unmul Hithan Hersya menyampaikan, aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan mahasiswa atas tidak adanya tanggapan dari Gubernur Kaltim terkait ajakan debat terbuka yang telah diajukan sejak Februari 2026.
Menurutnya, pihak mahasiswa telah beberapa kali mengirimkan surat resmi serta melakukan tindak lanjut secara berkala. Namun hingga awal Mei, belum ada kepastian dari pihak pemerintah terkait kesediaan mengikuti forum debat.
“Debat terbuka kami nilai sebagai bentuk akuntabilitas paling dasar dari pemimpin terhadap kebijakan dan pernyataan yang telah disampaikan kepada publik,” ujarnya, Rabu, 5 Mei 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa tetap melangsungkan debat secara simbolik dengan menghadirkan foto gubernur sebagai representasi.
Hithan menjelaskan, langkah itu diambil sebagai bentuk penyampaian aspirasi langsung di ruang publik, meskipun tanpa kehadiran pihak yang diajak berdialog.
Ia juga mengungkapkan bahwa sempat ada usulan dari perwakilan Tenaga Ahli Gubernur untuk mengubah format kegiatan menjadi diskusi. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh BEM KM Unmul.
Menurutnya, debat memiliki karakter berbeda dengan diskusi karena memberikan ruang adu argumentasi secara terbuka dan langsung.
“Diskusi sebelumnya sudah pernah dilakukan, tetapi yang kami dorong adalah debat karena ada ruang klarifikasi dan pertanggungjawaban yang lebih tegas,” katanya.
Selain itu, Hithan turut menanggapi pernyataan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim yang menyebut informasi terkait agenda debat sebagai tidak benar.
Ia menilai perbedaan pandangan tersebut justru perlu diuji melalui forum terbuka. Pihaknya pun akan terus mengawal isu-isu kebijakan daerah melalui berbagai bentuk aksi lanjutan.
“Gerakan ini tidak berhenti di sini. Kami akan terus menyuarakan aspirasi dengan berbagai cara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim sekaligus Juru Bicara Pemprov Kaltim Muhammad Faisal menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima konfirmasi resmi terkait agenda debat sebagaimana yang beredar di publik.
Ia menyebutkan bahwa informasi mengenai kegiatan tersebut tidak pernah dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi.
“Informasi yang beredar itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” kata Faisal dalam keterangannya resminya.
Faisal juga menambahkan bahwa Gubernur Kaltim tidak pernah menerima undangan resmi, maupun menyatakan kesediaan hadir dalam forum debat dimaksud.
Pada waktu yang disebutkan dalam informasi yang beredar, gubernur diketahui sedang berada di Jakarta.
“Tidak ada konfirmasi kehadiran. Agenda tersebut tidak melalui komunikasi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.
