Insitekaltim, Samarinda – Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-PPP Agus Aras meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur benar-benar sinkron dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
Sinkronisasi ini dipandang sebagai kunci agar arah dan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan bisa berjalan searah, efektif dan saling mendukung.
Saat ditemui usai rapat Banmus di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 30 Juni 2025 , Agus menilai RPJMD kabupaten tidak boleh berjalan sendiri tanpa menyelaraskan prioritas program yang sudah ditetapkan provinsi.
Menurutnya, program prioritas provinsi seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi pijakan utama dalam dokumen perencanaan Kutai Timur.
“RPJMD Kutim harus selaras dengan provinsi supaya arah pembangunannya linear. Kalau tidak sinkron, nanti program hanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif. Kita ingin Kutim betul-betul bergerak sejalan dengan Kaltim,” kata Agus.
Sebagai legislator dua periode yang mewakili Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Agus melihat langsung persoalan lapangan yang kerap muncul akibat perbedaan prioritas antara kabupaten dan provinsi.
Karena itu, Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum penting untuk menyatukan visi dan mencegah tumpang tindih program.
Agus menilai program provinsi yang sudah dirancang seperti peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal, perlu diadopsi penuh dalam RPJMD Kutim. Jika program ini selaras, maka masyarakat bisa langsung merasakan manfaat nyata.
“Kami mau dalam lima tahun ke depan, kepemimpinan di Kutai Timur benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jangan hanya selesai di atas kertas,” ucapnya.
Dalam Musrenbang RPJMD Kutim 2025–2029 yang berlangsung di Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis 26 Juni 2025, Agus hadir bersama sejumlah anggota DPRD Kaltim dari Dapil VI, seperti Arfan (NasDem), Agusriansyah Ridwan (PKS), Apansyah (Golkar), dan Hj. Sulasih (PKB).
Agus juga mendorong agar pemerintah kabupaten tidak hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi memberikan porsi besar pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini termasuk peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
“Kalau mau Kutim maju, SDM harus diperkuat. Pembangunan tidak cukup hanya bangunan fisik atau infrastruktur besar. Harus ada perbaikan kualitas masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan provinsi, termasuk dalam pembiayaan dan pembagian peran. Menurutnya, sinergi semacam ini akan mempercepat realisasi program prioritas dan menghindari pemborosan anggaran.
Agus mengingatkan, masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut bukti nyata dari kebijakan pemerintah, bukan hanya rencana. Maka, RPJMD yang sinkron akan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Semua perencanaan harus bisa diukur dampaknya. Kalau program provinsi dan kabupaten sudah sejalan, masyarakat yang akan diuntungkan,” kata Agus.
Ia optimis, jika semua pihak mau duduk bersama dan menyatukan visi, maka pembangunan di Kutai Timur bisa jauh lebih maju dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
