Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sri Puji Astuti menilai kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda masih tergolong rendah.
Menurutnya, edukasi mengenai perencanaan keluarga perlu diperkuat sejak pasangan masih berstatus calon pengantin.
Puji mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program KB di Samarinda. Sosialisasi yang selama ini dilakukan melalui posyandu dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat untuk menjadi peserta KB.
“Menjaring orang yang mau ber-KB kan juga susah. Walaupun kita sosialisasi di tiap posyandu, jumlahnya belum tentu orang mau ber-KB,” ujar Puji, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia menilai pendekatan edukasi harus dilakukan lebih awal, terutama sejak calon pengantin. Dengan begitu, pasangan dapat memahami pentingnya merencanakan kehamilan dan menentukan pilihan kontrasepsi sesuai kebutuhan keluarga.
Menurut Puji, sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai layanan dan kegiatan masyarakat, mulai dari pembinaan calon pengantin, posyandu hingga puskesmas.
“Harusnya mulai dari saat catin. Nanti ke posyandu, saat ke puskesmas, saat menikah, itu sudah harus disosialisasikan,” jelasnya.
Puji menyebut pasangan juga perlu diberikan pemahaman mengenai pilihan program KB, baik metode jangka pendek maupun jangka panjang.
Edukasi tersebut diharapkan membuat masyarakat memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak.
Terkait pelaksanaan KB gratis yang menjadi perhatian masyarakat, Puji menjelaskan program tersebut pada dasarnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda berperan sebagai pelaksana program di daerah.
“Kalau program KB gratis kan dari pusat, dari BKKBN. DP2KB itu sebagai pelaksana,” katanya.
Puji menjelaskan dukungan program tersebut mencakup penyediaan alat kontrasepsi dan insentif. Ia menduga salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program di daerah adalah dukungan dari pemerintah pusat yang belum turun.
“Alatnya itu dari BKKBN. Insentifnya juga dari BKKBN. Jadi mungkin kemarin itu belum turun,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku belum mengikuti secara detail perkembangan terbaru terkait penyaluran dukungan tersebut.
Mengenai kemungkinan dukungan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Puji mengatakan pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Ia menyebut DPRD menerima banyak aspirasi masyarakat yang juga membutuhkan dukungan anggaran, mulai dari pembangunan dan perbaikan sekolah hingga kebutuhan program lainnya.
“Seandainya saya bisa. Karena sekarang prioritasnya yang mana? Banyak betul yang minta,” tuturnya.
Karena itu, Puji menilai peningkatan kepesertaan KB tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga membutuhkan penguatan edukasi dan keterlibatan berbagai pihak.
Ia berharap sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga program KB tidak hanya dipandang sebagai layanan kontrasepsi, tetapi juga bagian dari perencanaan keluarga.
