Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 91,01 persen dari target disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal tersebut disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Senin 30 Maret 2026.
Menurutnya target pendapatan daerah sebesar Rp5,51 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp5,02 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 94,62 persen serta pendapatan transfer sebesar 89,97 persen.
“Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal daerah yang tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.
Di sisi belanja Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,80 triliun dengan realisasi mencapai Rp5,22 triliun atau sekitar 90,10 persen. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal serta belanja tidak terduga.
Selain kinerja anggaran Andi Harun juga menyoroti capaian pembangunan daerah. Ia menyebut angka kemiskinan di Samarinda berhasil ditekan dari 4,30 persen pada 2024 menjadi 3,45 persen pada 2025.
Penurunan tersebut didorong oleh program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak,” jelasnya.
Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,31 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,53, melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 83,11.
Capaian tersebut menempatkan Samarinda sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Kaltim, bahkan berada di atas rata-rata nasional.
“Ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Samarinda terus mengalami peningkatan,” katanya.
Namun demikian ia mengakui pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari pengaruh kondisi global dan kebijakan nasional, termasuk efisiensi anggaran.
Beberapa sektor utama seperti konstruksi dan pertambangan disebut mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.
“Efisiensi anggaran memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan Pemkot Samarinda tetap mampu mempertahankan kinerja pemerintahan, termasuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.
Di akhir penyampaiannya Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang masih ada.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja agar pembangunan ke depan lebih optimal,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut Pemkot Samarinda berharap stabilitas pembangunan dapat terus terjaga serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
