Insitekaltim, Samarinda – Cukup menunjukkan KTP Kalimantan Timur (Kaltim), warga kini bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis di seluruh wilayah provinsi. Program Gratispol ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah nyata Pemprov Kaltim dalam membuktikan keberpihakan terhadap rakyat.
“Gratispol kesehatan ini kan sudah diluncurkan. Nanti masyarakat tidak perlu lagi data-data pendukung yang lain, hanya perlu KTP Kaltim, rumah sakit wajib terima. Ini bagus sekali,” kata Subandi saat ditemui di Gedung D DPRD Kaltim pada Jumat, 9 Mei 2025.
Program ini mulai diberlakukan sejak 21 April 2025 dan merupakan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan BPJS Kesehatan. Masyarakat Kaltim yang memiliki KTP kini dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis tanpa harus membayar iuran atau melunasi tunggakan BPJS.
Dalam fitur utama Program Gratispol, warga bisa mendapatkan layanan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, dan dalam kondisi darurat langsung ke UGD rumah sakit.
Peserta BPJS yang tidak aktif dapat kembali mengaktifkannya melalui fasilitas kesehatan yang biasa dikunjungi, sementara warga yang belum pernah terdaftar bisa langsung mendaftar di Dinas Kesehatan Provinsi.
Program ini juga menghapus kewajiban melunasi tunggakan bagi peserta yang ingin menikmati layanan dasar gratis kelas 3. Namun, bagi yang ingin kembali ke layanan kelas 1 atau 2, tetap harus menyelesaikan tunggakan secara mandiri.
“Provinsi Kaltim ini sangat kaya. SDA-nya melimpah, APBD kita besar. Tapi selama ini kenapa kita tidak bisa gratiskan? Karena fokus pemprov sebelumnya lebih ke infrastruktur. Sekarang Gubernur Rudy Mas’ud arahkan ke pendidikan dan kesehatan,” jelas Subandi.
Subandi menambahkan, setelah ikut menghitung alokasi anggaran, hanya dibutuhkan sekitar Rp2 triliun untuk menanggung pendidikan dari SMA sampai S3 dan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kaltim.
“Saya ikut hitung, ternyata kita mampu. Ini langkah yang sangat rasional dan harus kita dukung bersama-sama,” ujarnya.
Ia berharap, Program Gratispol bisa berjalan dengan baik selama lima tahun ke depan dan menjadi fondasi pemerataan layanan publik yang lebih adil dan inklusif.
“Harapan kita, lima tahun ke depan ini lancar. Kalau bisa, layanan ini diperluas agar anak-anak kita dari SD sampai S3 tidak lagi khawatir soal biaya sekolah, dan semua orang Kaltim merasa aman dalam hal kesehatan,” tutupnya.