Insitekaltim, Kukar– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada masa kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendy Solihin telah merancang strategi dan berpikir antisipatif bahwa setelah mengeluarkan Program Beasiswa Kukar Idaman perlu didukung dengan asas kemanfaatan di tingkat hilir maupun hulu agar program tersebut tak sekadar pada pemenuhan database semata melainkan memiliki asas kemanfaatan demi kemaslahatan masyarakat.
“Program pendidikan gratis sangat bagus. Meskipun demikian, kita juga perlu menyiapkan di tingkat hilirisasi agar nantinya para alumnus tak sekadar lulusan di database dan tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Kutai Kartanegara Dendy Irawan Fahrizal kepada Insitekaltim, Jumat 7 Maret 2025 saat ditanya terkait apa benang merah untuk menjembatani antara Program Pendidikan Gratis di Kukar dan kendala di bidang aspek privat keinginan dari peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya.
Lebih rinci diterangkan Dendy Irawan Fahrizal secara faktual di Kabupaten Kutai Kartanegara, rata-rata jenjang pendidikan selama 12 tahun di tingkat sekolah negeri semuanya tak dikenakan biaya alias gratis. Peserta didik hanya diminta untuk membayar buku pendamping atau baju tambahan yang belum disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar.
Kendati demikian, pemerintah kabupaten telah berencana agar pada tahun 2026 mendatang bakal diberikan beasiswa tuntas pendidikan 12 tahun.
“Rencananya di tahun 2026 insyaallah Beasiswa Kukar Idaman akan memberikan Beasiswa Tuntas Pendidikan 12 Tahun. Ini yang akan membantu nantinya ketika anak-anak mau masuk sekolah untuk membayar buku pendamping dan menebus baju tambahan yang belum disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” sebutnya.
Diakui Dendy Irawan Fahrizal keinginan peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia. Untuk konteks di Kabupaten Kutai Kartanegara bila ditilik dari aspek topografi dan sumber daya alam (SDA), maka terdapat banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan.
“Ini sangat menggiurkan bagi anak usia sekolah karena mereka berpikir buat apa sekolah jika bisa bekerja langsung. Kalau tidak, maka tidak bekerja,” katanya.
Menurutnya upaya untuk menjembatani persoalan itu diperlukan perubahan paradigma pendekatan dengan cara mendatangi peserta didik secara langsung dan bukan sebaliknya.
“Pertama, salah satunya ada program Paket A, Paket B dan Paket C. Tantangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak lagi sekarang ketika seseorang mendaftar paket C, langsung dapat ijazah tetapi diedukasi. Ketika mereka mendaftar mereka tetap sekolah. Jadi, mereka dikenalkan dengan pendidikan dan itu fleksibel. Hal itu sendiri masih menjadi kendala padahal kita mempunyai kuota yang besar,” paparnya.
Kedua, sambungnya, agar memutus mata rantai itu mereka mengedukasi dengan pendidikan. Melalui edukasi pendidikan akan memutus kemiskinan, dengan pendidikan akan mengangkat harkat martabat keluarga dan terpenting hilirisasi dari pendidikan tersebut.
“Salah satunya Program Beasiswa Kerja Sama Tuntas Tematik yang kini sudah berjalan selama 4 tahun terakhir di Kukar Idaman di mana ada kerja sama dengan pihak Telkom University,” bebernya.
Lulusan dari kerja sama Telkom University itu, kata dia, langsung bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tenaga ahli.
“Kemudian ada kerja sama dengan Universitas Yogyakarta Psikologi. Lulusan dari lembaga pendidikan itu akan bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping psikolog. Begitu pula, ada kerja sama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Ada sekitar hampir 18 orang yang bekerja di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Jadi, bagaimana kita menyiapkan strategi di tingkat hulu dan hilirnya,” ucapnya.
Bagi Dendy Irawan Fahrizal yang paling penting adalah hilirisasi. Selain itu, pada masa kepemimpinan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendy Solihin menempatkan fokus konsentrasi pada sektor infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara seimbang.
“Investasi yang dilakukan Pak Edi Damansyah dan Pak Wakil bukan hanya fokus pada infrastruktur, tetapi fokus juga SDM. Dengan demikian, kedua sektor ini ditempatkan secara seimbang,” puji Dendy Irawan Fahrizal. (Adv)
