Insitekaltim, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kaltim tahun 2024-2029 pada Senin, 17 Februari 2025.
Ketua Pansus yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Kaltim atas kelancaran proses pembahasan regulasi ini.
Ia menegaskan bahwa kode etik DPRD berfungsi menjaga martabat dan kehormatan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Badan Kehormatan DPRD, Jahidin mengatakan berwenang mengevaluasi dan memastikan anggota dewan melaksanakan tugasnya sesuai aturan.
“Regulasi ini menjadi dasar dalam menangani pelanggaran tata tertib dan kode etik, termasuk mediasi dalam menanggapi laporan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembahasan yang berlangsung melalui 10 kali pertemuan, pansus mencatat bahwa revisi aturan ini tidak harus dilakukan setiap periode kecuali ada perintah perundang-undangan.
“Hasil kunjungan kami ke DPD RI, DPRD Jawa Timur, dan DPRD Sumatera Utara menunjukkan bahwa beberapa daerah masih menggunakan aturan lama tanpa kendala,” ungkapnya.
Salah satu usulan yang disampaikan dalam rancangan peraturan ini adalah mekanisme perlindungan bagi anggota DPRD yang menghadapi proses hukum. Sebelum pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, anggota DPRD yang menjadi terlapor harus memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
Selain itu, mereka dapat didampingi anggota Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, serta memiliki hak menghadirkan saksi atau kuasa hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan.
“Harapannya, anggota yang bermasalah tidak dibiarkan begitu saja, melainkan tetap mendapat dukungan sesuai kapasitasnya,” tutup Jahidin.
