Insitekaltim, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mengungkapkan bahwa meskipun banyak kemajuan telah dicapai di usia Kalimantan Timur yang ke-68, aspirasi masyarakat masih banyak yang belum terakomodasi.
Hal ini, menurut Darlis, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif dan kolaboratif dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, pelayan publik, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan, masih banyak hal-hal yang belum sempurna, masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang tercecer, yang belum kita agregasi, sehingga itu menjadi tantangan kita ke depan,” ujar Darlis dalam momentum peringatan HUT Kalimantan Timur ke-68 pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu 8 Januari 2024.
Meski di usia Kaltim ke-68, berbagai pencapaian telah diraih. Namun, Darlis mengingatkan bahwa kemajuan tersebut belum sepenuhnya merata. Beberapa kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, terutama yang berada jauh dari pusat pemerintahan, masih belum terpenuhi.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam mendekati masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas. Menurutnya, pendekatan ini penting agar pelayanan publik dapat dirasakan secara merata.
Salah satu contoh konkret aspirasi yang tercecer adalah sektor pendidikan. Darlis menyoroti disparitas yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kaltim.
“Angka putus sekolah masih tinggi, kualitas pengajaran masih kurang dan sarana prasarana pendidikan di beberapa daerah belum memadai. Pemerintah harus mendekatkan fasilitas pendidikan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil,” jelas Darlis.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan masyarakat untuk mencari fasilitas pendidikan, terutama jika kondisi ekonomi mereka rendah. Sebaliknya, pemerintah harus berinisiatif menyediakan fasilitas tersebut di lokasi yang mudah dijangkau.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Darlis menyebutkan bahwa pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah utama.
“Fasilitas kesehatan tidak merata, tenaga medis masih kurang dan anggaran kesehatan belum sesuai amanat undang-undang. Ini persoalan klasik, tapi tetap harus kita selesaikan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang minim akses. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.
Darlis menegaskan bahwa kolaborasi antarstakeholder menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Timur. Dengan kerja sama yang solid, ia optimistis aspirasi masyarakat yang selama ini tercecer dapat diakomodasi secara bertahap.
“Semangat kolaborasi harus ditingkatkan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, harus berperan aktif,” katanya.
Ia juga berharap bahwa momentum HUT Kalimantan Timur ini dapat menjadi ajang refleksi untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
Sebagai mantan aktivis, Darlis menegaskan pentingnya peran masyarakat, khususnya para aktivis muda, untuk terus mengawasi kinerja pemerintah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara kritis tetapi konstruktif dapat mendorong pemerintah untuk lebih tanggap dalam melayani masyarakat.
“Pemerintah harus dikontrol. Aktivis muda harus terus menjaga idealismenya dan jangan pernah lelah mengingatkan kami, para penyelenggara negara,” tutupnya.
