Insitekaltim,Bontang – Rencana perbaikan trotoar di kawasan Bontang Kuala melalui skema swakelola pada APBD Perubahan 2024 terpaksa dibatalkan. Keputusan ini diambil akibat keterbatasan anggaran yang lebih difokuskan pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengkritik keputusan tersebut. Ia menilai bahwa proyek terkait kepentingan masyarakat, seperti perbaikan trotoar, seharusnya menjadi prioritas.
“Segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup masyarakat Bontang itu harus menjadi skala prioritas pemerintah,” tegas Andi Faizal dalam wawancara usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kota Bontang pada Kamis (8/8/2024).
Menurut Andi Faizal, selama ini intervensi daerah pada jalan nasional, seperti pengaspalan, berhasil melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk lebih aktif dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim untuk menangani persoalan yang mendesak bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPR) Bontang Mucholis Edy Prabowo menjelaskan pembatalan perbaikan trotoar disebabkan adanya pembatasan anggaran untuk proyek IKN dan belum ada rekomendasi teknis dari BBPJN Kaltim.
“BBPJN tidak merekomendasikan perbaikan saat ini karena material ulin yang digunakan dan rencana perbaikan menyeluruh di tahun 2025,” ungkapnya.
Edy menambahkan bahwa BBPJN Kaltim telah merencanakan tiga skema perbaikan untuk tahun 2025, termasuk pembangunan struktur pile slab atau jembatan layang. Oleh karena itu, perbaikan trotoar saat ini dianggap tidak efektif karena potensi pembongkaran kembali dalam waktu dekat.
Masalah banjir rob yang sering terjadi di kawasan Bontang Kuala semakin memperburuk situasi. Area terdampak sepanjang 350 meter dengan penurunan badan jalan sekitar 39 cm, yang menyebabkan keresahan masyarakat.