Insitekaltim,Bontang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bontang mendesak dilakukan evaluasi ketat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Hal ini disampaikan dalam Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Sabtu (3/8/2024).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adrofdita menyampaikan pentingnya evaluasi ketat terhadap penggunaan anggaran, serta peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.
Kenaikan pendapatan daerah 16,50% dari sebelumnya Rp2,38 triliun menjadi Rp2,77 triliun. Menurutnya, peningkatan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan.
“Kami menekankan perlunya evaluasi ketat dan optimalisasi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah agar penggunaan APBD lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Adrofdita.
Dalam pandangannya, PKS juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan, setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Bontang.
Selain itu, PKS meminta penjelasan dari pemerintah mengenai penurunan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang turun sebesar Rp6,81 miliar. Penjelasan ini penting untuk memastikan, penurunan anggaran tidak berdampak negatif pada layanan kesehatan masyarakat.
“Kami meminta penjelasan dari pemerintah terkait penurunan anggaran RSUD agar layanan kesehatan tetap optimal,” tambah Adrofdita
PKS berharap, dengan evaluasi ketat dan peningkatan pendapatan, APBD 2024 dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bontang, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan.
