Reporter: Iren – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Pemberian vaksinasi Covid-19 masih terus dilakukan di Kota Bontang. Namun Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bontang telah membatasi penambahan jumlah vaksin dari pemerintah pusat, lantaran ribuan dosis vaksin belum tersalurkan, bahkan vaksin jenis AstraZeneca dan Pfizer terancam kedaluwarsa.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bontang, Adi Permana kepada Insitekaltim.com, Jumat (4/3/2021).
Adapun saat ini vaksin AstraZeneca, Pfizer dan Sinovac yang disimpan di gudang penyimpanan Farmasi Bontang, jika ditotalkan sekitar 30 ribu dosis lebih.
“Per jenis sekitar 10 ribu dosis yang belum disalurkan. Sementara masa kedaluwarsa sudah cukup singkat untuk jenis vaksin Pfizer dan AstraZeneca,” terangnya.
Karena hal tersebut pemerintah pusat sudah mengingatkan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bontang untuk sementara tidak mengeluarkan vaksin AstraZeneca dari dalam gudang sampai ada imbauan lanjutan, sehingga yang saat ini digunakan merupakan vaksin jenis Pfizer dan Sinovac
“Vaksin AstraZeneca dari pusat diimbau untuk disimpan dulu. Yang kita pakai sekarang vaksin Pfizer dan Sinovac,” jelasnya.
Adapun vaksin AstraZeneca hanya mampu bertahan enam bulan. Begitu halnya vaksin Pfizer, namun vaksin jenis ini masih dapat ditoleransi karena beberapa kondisi. Sedangkan Sinovac bisa bertahan hingga satu tahun.
Adi Permana menerangkan, jika sudah saatnya vaksin kedaluwarsa, maka pihak kesehatan akan melakukan pemusnahan dengan skema pemusnahan limbah medis.
“Jika sudah kedaluwarsa, ya nanti dimusnahkan seperti musnah limbah medis pada umumnya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bontang Letkol Arh Choirul Huda mengimbau masyarakat untuk divaksin. Bukan karena takut kadaluwarsa namun karena tingkat vaksinasi menjadi parameter penentuan tingkat PPKM.
“Jika vaksinasi terus stagnan dan angka kasus baru terus meningkat di atas 100-150 jangan salahkan pemerintah jika Bontang turun ke PPKM Level 4,” tegasnya.
Jika hal tersebut terjadi, pemerintah akan kembali menerapkan beberapa batasan yang tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pola pikir masyarakat itu harus diubah, jika tidak dampaknya mereka pun yang merasakan sendiri nantinya,” pungkasnya.
