Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kota Balikpapan sempat diusulkan Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Aus Hidayat Nur menuai banyak komentar pedas.
Salah satu yang memberikan komentar adalah Wali Kota Samarinda Andi Harun. Ia menilai usulan pemindahan ibu kota Provinsi Kaltim ke Kota Balikpapan terbilang sangat aneh.
“Yang harus ditanya itu, apakah sudah ada kontribusinya untuk Kaltim. Anggaran apa yang sudah dia (Aus Hidayat Nur) perjuangkan untuk Kaltim. Selama jadi Anggota DPR RI, apa yang sudah diberikan,” kata Andi Harun di Balai Kota Samarinda, Rabu (15/9/2021).
Menurut Andi Harun, Anggota DPR RI itu kurang kerjaan. Alangkah baiknya usulan yang dilontarkan seperti proyek ataupun anggaran untuk penanganan banjir di Kaltim.
“Dari pada ngurusin soal pemindahan ibu kota yang harus memikirkan banyak faktornya, mulai dari soal sejarah dan banyak hal lagi. Tidak mudah, ini soal kemauan masyarakat juga. Tidak bisa dari atas tiba-tiba memberikan usulan,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan kalau sampai sekarang rakyat tidak ada bicara terkait pemindahan ibu kota Provinsi Kaltim. Begitu juga dengan DPRD Provinsi Kaltim tidak pernah angkat suara.
“Tapi ini tiba-tiba dia ada usulan seperti itu kan aneh. Kalau mau usul, itu banjir kita lagi butuh anggaran triliunan. Jalan rusak, longsor itu yang seharusnya diperjuangkan atau diusulkan. Itu baru bisa dikatakan top,” ujar Andi Harun.
Sementara itu, di tempat berbeda, Ketua Gerakan Perjuangan Rakyat (GPR) Kaltim Yoyok Setiawan juga memberi komentar terkait usulan Anggota DPR RI asal Kaltim tersebut.
“Anggota DPR RI itu hanya asal bunyi saja. Katanya pemindahan ibu kota ke Balikpapan untuk mempermudah proses koordinasi. Padahal teknologi sudah berkembang, semua lebih mudah,” kata Yoyok Setiawan.
Menurutnya, dengan alasan mendekati ibu kota negara (IKN), padahal posisi Samarinda sudah dekat dengan IKN. Seharusnya Anggota DPR RI betul-betul bisa mewakili suara masyarakat Kaltim.
“Bukan malah mengusulkan hal yang tidak jelas atau asal bunyi,” pungkasnya.
