Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    April 14, 2026

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»Fitriyani Minta Pemkab Kutim Perhatikan Masalah Kesehatan
    Advertorial

    Fitriyani Minta Pemkab Kutim Perhatikan Masalah Kesehatan

    SeliBy SeliMaret 17, 202101 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Anggota DPRD Kutai Timur, Fitriyani saat diwawancarai tim Insitekaltim.com di ruangannya Gedung Sekretariat DPRD Kawasan Bukit Pelangi pada Rabu (17/3/2021)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Reporter: Astuti – Editor: Redaksi

    Insitekaltim, Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Fitriyani meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Sosial (Dinsos) meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu.

    Fitriyani mengatakan, beberapa warga kerap meminta pertolongan biaya pengobatan. Tidak dipungkiri bantuan kesehatan memang sudah disediakan pemerintah provinsi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Namun bantuan itu pun tetap membebankan masyarakat melalui iuran setiap bulan. 

    Ada juga bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun bantuan tersebut juga dinilai tidak merata.  

    “Hati saya miris melihat masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS kesehatan, saya tidak bisa tolong semua masyarakat paling hanya beberapa saja,” tutur Fitriyani kepada Insitekaltim.com, Rabu (17/3/2021) di Gedung Sekretariat DPRD Kutim.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta pemerintah serta Dinas Sosial turun tangan untuk dapat memberikan solusi terkait masalah itu. 

    “Bagaimana jika ada masyarakat yang perlu diobati namun menunggak iuran BPJS. Karena tidak mampu bayar, apakah akan dibiarkan begitu saja,” kritik Fitri.

    Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan masyarakat dengan mendata secara langsung warga-warga yang tidak mampu untuk diberikan bantuan.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Seli

    Related Posts

    Tak Sekadar Silaturahmi, Halal Bihalal Kaltim Bahas Dukungan Infrastruktur Daerah

    Maret 22, 2026

    161 Aspirasi Masuk Kamus Usulan DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud Tekankan Integrasi ke Program Daerah

    Maret 22, 2026

    Lebaran Pertama, Gubernur Kaltim Pilih Temui Lansia di Panti Sosial

    Maret 21, 2026

    Gubernur Kaltim Soroti Peran Strategis Baznas, Penyaluran Zakat Tembus Rp23 Miliar

    Maret 20, 2026

    Dishub Samarinda Tempel Stiker pada Kendaraan Pelanggar Bongkar Muat di Pinggir Jalan

    Maret 17, 2026

    Parkir Berlangganan di Samarinda Masih Hadapi Tantangan, Dishub Dorong Kesadaran Warga

    Maret 17, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    Andika SaputraApril 14, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam…

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026

    DBH Sawit Samarinda Menurun, Bapenda Soroti Ketergantungan pada Kebijakan Pusat

    April 14, 2026

    BEM Polnes Bongkar Persoalan Pendidikan Kaltim, Desak Sinkronisasi Kebijakan

    April 14, 2026
    1 2 3 … 3,056 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.