Reporter : Mohammad-Editor: Redaksi
Insitekaltim,Bontang -Ketidakhadiran Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Ahmad Aznem pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (26/10/2020) dengan Komisi I DPRD Bontang menuai sorotan.
Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bontang, Ahmad Faizal kecewa dengan kinerja Kadisnaker Bontang. Menurut Ical Kadisnaker kurang serius menjalankan tugasnya.
“Jangan sampai nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu pemimpin yang jelek kinerjanya, dapat merusak nama pemerintah keseluruhan. Ini tidak bagus. Masyarakat kita sekarang lebih kritis,” ujar Achmad Faizal kepada insitekaltim Kamis (29/10/2020).
Kami mendukung Komisi I DPRD Bontang yang meminta Pjs Wali Kota untuk menegur Kadisnaker. Lebih kritis, Achmad Faizal bahkan berharap yang bersangkutan diganti saja bila sudah tidak sanggup melayani rakyat.
Menurut Ical, jika Kadisnaker memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Komisi I DPRD Bontang tidak perlu sampai harus mengagendakan rapat hingga tiga kali untuk persoalan yang sama. Menurutnya dia ada kesan masalah ini sengaja dibuat berlarut-larut.
Kadisnaker selaku kepanjangan tangan pemerintah daerah harusnya bersikap responsif saat terjadi persoalan ketenagakerjaan. Harus ada solusi dan pencegahan jauh-jauh hari sebelumnya.
“Hampir setiap persoalan ketenagakerjaan selalu berlarut penyelesaiannya. RDP kemarin tidak menghadiri undangan dewan. ini merupakan ketidakseriusan,” sindir Ical.
Dicontohkannya, persoalan yang menyangkut hak normatif pekerja harusnya dapat segera diselesaikan. Dibutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin dan ia tak melihat itu pada Kadisnaker Bontang.
Komisi I DPRD Bontang terpaksa melakukan RDP dengan kursi kosong lantaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan PT Panglima Siaga Bangsa (PSB) kompak tidak menghadiri undangan rapat tersebut.
Demikian juga pada RDP dihari yang sama. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak datang dan PT Harlis Tata Tahta (HTT) hanya dihadiri perwakilan staf yang tidak membawa surat mandat dari perusahaan.
Sejumlah anggota Komisi I Bakhtiar Wakkang (BW), Rusli, Abdul Haris dan Ma’ruf Effendi tampak tak bisa menyembunyikan kekesalan mereka. Lantaran rapat yang sejatinya akan membahas upaya penyelesaian laporan sejumlah tenaga keraja, terkait persoalan normatif ketenagakerjaan seputar upah, insentif, serta intimidasi kepada pekerja di lingkup PT PSB dan PT HTT terpaksa kembali tertunda.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bontang Ahmad Aznem mengklarifikasi soal absen rapat dengan Komisi I DPRD Bontang, Senin (26/10/2020) lalu. Kata Aznem, ini bukan sesuatu yang disengaja. Murni karena terjadi salah komunikasi di internal Disnaker.
“Pak Usman (Kabid Produktivitas dan Penempatan Kerja) diminta untuk hadir RDP. Namun berhalangan hadir, Lantaran dia sendiri juga menjabat Plt Camat Bontang Selatan. Dia baca whatsapp jam 10 lewat. Sementara kabar Komisi I rapat dengan kursi kosong sudah menyebar,” katanya saat dihubungi insitekaltim Senin (26/10/2020).
Sementara Aznem sendiri, sudah terjadwal mengikuti pertemuan di Balikpapan pukul 10.00 Wita. Dengan Disnaker Balikpapan dalam rangka pembahasan sistem pengupahan daerah.
“Jadi atas nama kedinasan dan pribadi saya mohon maaf, Sebagai pimpinan yang salah adalah saya,” tegas Ahmad Aznem.
Dia pun siap mundur jika karena masalah ini dirinya dinyatakan bersalah.