Insitekaltim, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Yasser Arafat mengusulkan pembebasan biaya iuran sampah untuk warga pesisir. Warga selama ini merasa terbebani oleh tarif Rp15 ribu per bulan, sementara layanan pengelolaan sampah dianggap belum maksimal.
Ia berpendapat, anggaran kota seharusnya dapat dialihkan untuk mendukung layanan pengelolaan sampah gratis di wilayah pesisir, mengingat kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Saat ini iuran sampah sudah tercantum dalam tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bontang. Sayangnya, layanan yang diberikan masih belum memadai, terutama karena minimnya petugas yang menjemput sampah di permukiman warga pesisir.
Hal ini membuat warga terpaksa membuang sampah ke laut karena jarak tempat pembuangan sampah (TPS) yang jauh dari lokasi tinggal mereka.
“Jika ada layanan penjemputan sampah, pasti masyarakat tidak akan lagi membuang sampah ke laut. Tapi karena tidak ada, mereka terpaksa membuangnya ke laut, seperti yang terjadi di Berbas Tengah,” ujar Yasser.
Bontang memiliki anggaran yang cukup besar dan dapat dialokasikan untuk meningkatkan layanan kebersihan, khususnya di kawasan pesisir.
Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penghapusan iuran sampah dan mengalokasikan anggaran kota untuk memastikan seluruh warga, terutama di pesisir, dapat mengakses layanan ini tanpa beban biaya.
“Dengan anggaran Bontang yang besar, menggratiskan iuran sampah untuk warga pesisir akan lebih baik daripada membuat mereka membayar tapi tidak merasakan layanan yang optimal,” tambahnya.
Bontang dikenal sebagai kota yang telah beberapa kali menerima penghargaan Adipura. Menurut Yasser, penghargaan ini harus diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di lapangan.
Pemerintah perlu mempertahankan predikat kota bersih dengan menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai dan berfungsi maksimal, khususnya di daerah pesisir yang sering terabaikan.
“Pengelolaan sampah seharusnya jadi program unggulan, apalagi Bontang punya nama baik dengan penghargaan Adipura. Jadi ini harus didukung dengan layanan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Yasser mengkritisi pengelolaan TPS yang sering kali mengalami penumpukan sampah. Kondisi ini, menurutnya, mengganggu lingkungan dan dapat menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar.
Kondisi TPS yang kurang terkelola juga menjadi alasan warga enggan membawa sampah ke TPS, terutama jika jaraknya jauh dari permukiman. Masalah ini menjadi alasan utama mengapa warga pesisir sering membuang sampah ke laut.
Yasser berharap, dengan adanya pembebasan biaya iuran sampah dan dukungan dari pemerintah dalam menyediakan layanan yang memadai, kebersihan di wilayah pesisir dapat lebih terjaga.
Selain itu, Yasser mengusulkan program edukasi dan sosialisasi bagi warga pesisir mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
“Sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat lebih memahami dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri,” tutup Yasser.
