Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung penuh Program Gratispol yang diusung Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, namun menyoroti beberapa aspek teknis dalam pelaksanaannya.
Salah satunya terkait batas usia penerima beasiswa yang dinilai masih perlu dievaluasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dalam aturan Program Gratispol saat ini, penerima beasiswa dibatasi maksimal berusia 21 tahun untuk jenjang S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3. Batasan ini menuai tanggapan dari masyarakat, khususnya kalangan yang menempuh pendidikan di luar usia konvensional.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan aturan tersebut bisa dibahas ulang jika terbukti membatasi akses masyarakat terhadap hak pendidikan.
“Kita lihat implementasinya dulu. Kalau ke depan ada hal yang perlu disesuaikan, termasuk soal usia, itu bisa dibicarakan kembali. Tidak harus kaku,” ujar Ananda saat ditemui usai menghadiri Sosialisasi Peraturan Daerah di Samarinda, Kamis 8 Mei 2025 malam.
Ananda menegaskan, DPRD Kaltim tetap berkomitmen mendukung Program Gratispol sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia unggul di Benua Etam.
Namun ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala agar program benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Gratispol adalah bentuk investasi pemerintah untuk masa depan generasi muda Kaltim. Kami mendukung penuh kebijakan ini, tapi tentu pelaksanaannya perlu dikawal agar tepat sasaran,” tuturnya.
Selain soal usia, Ananda juga menyoroti tantangan fiskal dalam memastikan keberlangsungan program pendidikan gratis ini. DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah membahas skema penghematan di beberapa pos anggaran untuk menjaga keberlanjutan program.
“Ada beberapa penghematan di pos tertentu. Ini langkah realistis agar program-program utama bisa tetap jalan meski dalam kondisi fiskal terbatas,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Ia memastikan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan Gratispol agar tidak hanya menjadi janji politik semata, melainkan hadir nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
“Kalau program ini berhasil, maka efeknya akan terasa dalam jangka panjang. Ini bukan soal kepentingan sesaat, tapi tentang memperkuat SDM Kaltim secara berkelanjutan,” tutupnya.