Insitekaltim, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji merespons berbagai dinamika yang muncul dalam forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) di Universitas Mulawarman (Unmul) pada Selasa, 31 Maret 2026, termasuk aksi simbolis “kartu merah” dari mahasiswa.
Menurut Seno, aksi tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang wajar dalam ruang demokrasi kampus dan perlu disikapi secara terbuka oleh pemerintah.
“Itu bagian dari aspirasi mahasiswa. Kita tampung dan beri perhatian, karena mereka adalah generasi yang akan menggantikan kita ke depan,” ujarnya usai kegiatan.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki komitmen kuat untuk memastikan program pendidikan gratis dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya mahasiswa di daerah.
“Kita ingin masa depan anak-anak kita terjamin, kuliahnya bisa dibayarkan oleh negara melalui pemerintah provinsi,” tegasnya.
Menanggapi sejumlah keluhan mahasiswa terkait minimnya informasi program pendidikan gratis, Seno mengakui masih adanya kekurangan dalam aspek sosialisasi.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim berencana membentuk layanan pusat informasi berupa call center yang dapat diakses mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terintegrasi.
“Nanti akan ada satu nomor yang bisa dihubungi, dengan beberapa operator. Bahkan kita upayakan bisa 24 jam,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan kembali melakukan sosialisasi langsung ke kampus-kampus di Kaltim dengan melibatkan pihak rektorat serta Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP).
Seno menyebut, langkah ini penting untuk mengurangi miskomunikasi yang selama ini terjadi antara pemerintah, kampus, dan mahasiswa terkait implementasi program pendidikan gratis.
Terkait kehadiran Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) dalam forum tersebut, ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk berdialog dan menyatukan berbagai aspirasi mahasiswa dalam satu forum.
“Seharusnya tadi bisa langsung bergabung. Intinya kita terbuka untuk diskusi,” katanya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Kaltim berharap pelaksanaan program pendidikan gratis dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran di masa mendatang.
