Insitekaltim,Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur Joni menyoroti serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023. Dalam triwulan IV tahun ini, serapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian serius.
“Kami sangat serius dalam memastikan bahwa OPD dalam dua bulan ini menjalankan tanggung jawabnya,” kata Joni saat ditemui di rumah jabatan, Rabu (25/10/2023).
Meskipun proses penyerapan anggaran sudah dimulai, Joni mencatat bahwa persentase penyerapan saat ini masih di bawah ekspektasi. Namun, ia tetap optimis bahwa dalam dua bulan ke depan, mereka dapat mengejar ketertinggalan dan memastikan anggaran digunakan secara efisien.
“Dalam dua bulan ke depan, saya yakin mampu mengejar ketertinggalan, dan tampaknya seluruh OPD sedang berusaha keras untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.
Joni menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan alokasi dana, terutama di OPD dengan anggaran besar. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya surplus anggaran (Silpa) yang berlebihan seperti tahun sebelumnya, di mana Silpa mencapai Rp1,5 triliun.
“Kita berharap agar OPD terkait, terutama yang memiliki anggaran besar, dapat memanfaatkan dana yang dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin menghindari terjadinya SILPA yang terlalu besar seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.
Jika tahun ini kita memiliki surplus lagi, itu berarti tidak ada perubahan yang signifikan,” sambungnya.
Joni menyadari bahwa memiliki surplus anggaran yang besar dapat menunjukkan kurangnya efisiensi dalam penggunaan dana publik. Oleh karena itu, fokusnya adalah memastikan bahwa anggaran APBD tahun 2023 digunakan secara produktif dan sesuai dengan rencana, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan Kutim.
Joni mengungkapkan bahwa mencapai tujuan ini akan menjadi prestasi yang signifikan untuk Kabupaten Kutai Timur.
