Insitekaltim,Samarinda – Pengecer bahan bakar minyak (BBM) di Samarinda mau tidak mau harus memutar otak untuk segera beralih mata pencaharian. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengambil langkah tegas terkait penjualan BBM eceran.
Wali Kota Samarinda Andi Harun secara resmi mengeluarkan surat keputusan (SK) yang melarang penjualan BBM eceran, Pertamini dan usaha sejenisnya tanpa izin di Kota Samarinda.
Dalam SK bernomor 500.2.1/184/HK-KS/2024 tersebut, para pedagang BBM eceran, terutama yang menggunakan mesin Pertamini, diminta untuk menutup usaha mereka, terutama yang tidak memiliki izin resmi.
Pemkot memberikan ultimatum pada pelaku agar stok BBM dihabiskan untuk kebutuhan pribadi atau tidak dijual, sementara Pertamini harus dibongkar secara mandiri.
Meskipun belum ada kepastian mengenai tenggat waktu yang diberikan untuk menghabiskan stok dan pembongkaran mandiri, Andi Harun mengungkapkan bahwa implementasi SK ini masih menunggu rapat lanjutan.
“Kami akan rapatkan teknis terkait SK yang dikeluarkan. Pekan depan kami rapat lagi dan kami sampaikan kepada media,” ungkap Andi Harun kepada media pada Jumat (3/5/2024).
Dia menjelaskan bahwa rapat tersebut akan membahas teknis pelaksanaan kegiatan usaha Pertamini.
Meskipun pemerintah memberikan kesempatan bagi pedagang BBM eceran, khususnya Pertamini, untuk membaca SK yang dikeluarkan, Andi Harun menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses yang cukup panjang dan kajian hukum yang matang.
“Melalui kajian semua ketentuan hukum walau harus kami akui seperti yang saya sampaikan sebelumnya, posisi pemerintah sebenarnya dilematis,” tutur orang nomor satu di Kota Tepian itu.
Andi Harun menyoroti pentingnya keselamatan bersama sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan ini. Beberapa insiden kebakaran dan ledakan Pertamini yang merugikan secara materiil dan moril menjadi alasan kuat pemerintah untuk bertindak tegas.
“Sementara di sisi lain, yang menjadi pertimbangan utamanya adalah keselamatan bersama, baik kepada pelaku usaha dan keluarganya maupun terhadap masyarakat dan lingkungan,” jelas Andi Harun.
“Tentu yang dijadikan dasar adalah ketentuan hukum yang tidak memenuhi unsur legalitas. Artinya kegiatan itu dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum,” sambungnya.
Pemkot sebenarnya tidak ingin turun langsung dalam penertiban, oleh karena itu, pemilik usaha diimbau untuk menertibkan sendiri terlebih dahulu. Namun, penjualan masih diizinkan jika pelaku usaha dapat menunjukkan surat izin resmi.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha ilegal.
