Insitekaltim, Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan Kaltim terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem termasuk dengan melakukan perencanaan.
“Dalam proses pengentasan kemiskinan di Kaltim dilakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD),” kata Sekda Sri saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/2024).
Perlu diketahui, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 9.730 jiwa atau 0,33 persen, lebih baik dibanding periode Maret 2023 yaitu sebesar 5,78 persen atau sebanyak 221.340 jiwa.
Dalam urutan provinsi yang paling sedikit terhadap jumlah penduduk miskin ekstrem, Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi 12. Pemerintah pusat sendiri menargetkan eliminasi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir tahun 2024.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim seiras dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 mengenai tiga strategi penanganan. Pertama, menekan angka pengeluaran keluarga miskin. Kedua, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan dan terakhir mengoptimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Sri Wahyuni menjelaskan RPKD akan berfungsi sebagai panduan kebijakan penanggulangan kemiskinan, analisis dan solusi penanggulangan, serta sasaran dan program penanggulangan kemiskinan.
Melalui pendekatan per bidang, pengerjaan RPKD akan dilakukan sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah. Bidang yang terbentuk juga berasal dari sintesa dokumen RPKD daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.
“Yang kita perlu lakukan juga mendekat dengan BPS. Ketika BPS merilis data kemiskinan, kita bisa mendapatkan gambaran tentang kantong kemiskinan dan sebabnya apa?” tambah Sri Wahyuni.
Mengetahui penyebab kemiskinan akan mendorong adanya intervensi program dari pemerintah yang tepat sasaran, efektif dan terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sebagai informasi jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah perkotaan ada di Kota Samarinda mencapai 44.524 jiwa. Sedangkan kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kutai Kartanegara sebanyak 57.459 jiwa.
