Browsing: Perda

“Pariwisata ke depannya bisa menjadi sektor yang bisa menopang ekonomi Kota Samarinda. Jadi jangan dipandang sebelah mata,” ujar Abdul Khairin, Kamis (28/3/2024).

“Saya menyampaikan saran kepada pansus untuk mengundang pihak-pihak terkait guna mendapatkan masukan yang banyak, sehingga nantinya perda yang disahkan benar-benar mampu mendukung perkembangan usaha pariwisata,” ujar Joha dalam rapat bersama Pansus I Pembahas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dalam Wilayah Kota Samarinda, Kamis (28/3/2024).

“Perlu dibuatkan perda tentang kebakaran hutan, seperti yang disampaikan Pj Gubernur bahwa banyak titik lokasi di Kaltim yang sering terjadi kebakaran hutan,” ujar Seno Aji usai Rapat Paripurna Ke-5 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (20/3/2024).

“Perda Pendidikan kita itu kan 2013, perda itu sudah cukup lama karena di perda itu masih ada SMA dan SMK. Sementara SMA dan SMK sementara ini sudah menjadi kewenangan provinsi,” jelas Asli di Ruang Rapat DPRD Samarinda Lantai I, Rabu (13/3/2024).

“Dengan demikian pembayaran pajak yang telah dipenuhi oleh warga Samarinda tidak sia-sia. Sebab, pembangunan yang baik adalah berdampak pula terhadap masyarakat,” tambahnya.

“Kita harapkan semua hotel mau menampung produk-produk UMKM di kamar-kamar hotel mereka,” kata Akmal Malik usai menjadi narasumber program acara Teras Negeri di Studio Tempo, Jalan Palmerah Barat Jakarta, Rabu (7/2/2024).

“Peraturan itu antara lain Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022, Perda Perubahan APBD Tahun 2023, Pengesahan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2022, Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap dan Prekusor Narkotika,” terangnya.

“Sementara dua lainnya, yakni Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2023-2043 dan Raperda Penyerahan Sarana, Prasarana Utilitas Perumahan dan Permukiman, hasil pembahasan Komisi III,” ujarnya.

“Dalam penetapan promperda harus terukur dan realistis mampu kita selesaikan. Kita tidak saja dituntut untuk membentuk perda dalam jumlah banyak. Tetapi kita dituntut merancang perda yang berkualitas seusai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

“Ini mestinya menjadi catatan tersendiri dan kita berharap IPP ke depannya lebih fokus dan terarah karena sudah adanya peraturan daerah (perda) yang terkait dengan layanan kepemudaan,” imbuh Rusman di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023).