Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Browsing: Perda
“Dengan pengesahan perda ini, kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada pondok pesantren,” tutur Reza usai Rapat Paripurna ke-42 di Gedung B DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).
“Atas nama Pemprov dan masyarakat Kaltim, mengucapkan terimakasih dan apresisasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kaltim,” kata Akmal pada Kamis (16/11/2023) di Gedung Utama DPRD Provinsi Kaltim.
“Perda ini bukan sekadar pengarusutamaan perempuan, tapi bagaimana menempatkan kebutuhan perempuan dan laki-laki pada tempatnya, termasuk juga bicara tentang disabilitas,” ujar Fitri, Rabu (8/11/2023).
“Paling tidak, fokus 60 persen komitmen bupati terhadap APBD 2024 terpusat pada infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk pariwisata yang dianggap paling
“Ketika seseorang datang ke Kutai Timur dan wajib memiliki KTP Kutai Timur setelah setahun, kita anggap sebagai orang pribumi. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap status keaslian tenaga kerja lokal,” ujar Yan saat diwawancarai langsung, Kamis (9/11/2023).
“Dalam raperda itu masih banyak kekurangan terutama harus ditindaklanjuti dengan perbup. Itu perbup satupun belum ada yang dibuat. Jadi, jika perbup belum dibuat, maka Perda tentang Ketenagakerjaan belum bisa dilaksanakan secara maksimal,” ungkap Yan saat ditemui, Kamis (9/11/2023).
“Estimasi pendapatan daerah yang awalnya sekitar Rp8,5 triliun mengalami penambahan menjadi Rp9,1 triliun,” kata Ardiansyah saat menyampaikan nota penjelasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kutim Tahun 2024 kepada DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-10, Rabu (8/11/2023).
“Ketidaksetaraan masih terlihat dalam perwakilan perempuan di lembaga politik. Di DPRD Kutai Timur, hanya 12,5 persen anggota yang merupakan perempuan, padahal target 30 persen,” kata sulastin.
“Di Kaltim, penerapan PUG untuk pembangunan daerah di Kaltim yang sudah ada dirasakan bahwa perdanya statis, tidak berkembang, tidak memberi manfaat pada alat ukur keberhasilan,” kritik Puji di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).
“Banyak hal yang perlu kita perjuangkan bagi perempuan dalam bentuk peraturan daerah (perda) untuk mencapai hasil yang maksimal,” ucapnya saat diwawancarai langsung, Kamis (2/11/2023).
