Browsing: OPD

“Kita khawatir tidak bisa mengejar target untuk semua pelaku UMKM ini,” ujarnya seusai diskusi dengan perwakilan dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Dinas Koperasi UKM & Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM), Senin (6/6/2024).

“Saya tidak setuju soal anggaran terbatas. Wartawan yang anggaran lebih terbatas, kenapa wartawan bisa? Bisa sampai ke lokasi pariwisata ini yang jauh-jauh, sampai menelusuri laporan masyarakat tentang ini, bisa kok,” katanya.

“Ini pelajaran bagi teman-teman OPD untuk bisa tidak terlalu formal,” ungkapnya.

“Kami bersama OPD terkait tengah mengerjakan surat edaran wali kota yang isinya adalah terkait dengan izin. Pertama, para pedagang harus memiliki izin dari BPH Migas. Kedua, memiliki nomor induk berusaha (NIB). Ketiga, terdaftar di online single submission (OSS) untuk mendapatkan KBLI,” jelas Andi Harun, Senin (27/5/2024).

“Sekian tahun di berbagai tempat selalu saja musrenbang menjadi hangat bahkan panas akibat ajang penyalahan pemerintah baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, akibat begitu banyak usulan masyarakat melalui RT, LPM, yang berulang dari musrenbang terdahulu yang tidak terakomodir dan terjadi juga di Samarinda,” ungkapnya.

“Ini momentum untuk menjadi delivered man dan delivered woman di instansi masing-masing,” pinta Sri Wahyuni saat menutup kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi yang digagas BPSDM Kaltim di School of Leadership Rumah Perubahan Jakarta Escape, Jalan Mabes 2 Jatimurni, Bekasi, Rabu (15/5/2024).

“Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pansus LKPJ Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2023, kami menyampikan 8 rekomendasi,” kata Fahruddin seusai pembacaan Laporan Hasil Kerja Pansus dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2024, Rabu (15/5/2024).

“Kami mengundang berbagai OPD untuk memastikan bahwa tiap aspek dalam usaha kepariwisataan ini terkait dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Khairin di Ruang Rapat Gabungan lantai I DPRD Kota Samarinda, Selasa (30/4/2024)

“Tanpa melanggar aturan, bagaimana kita juga mengatur mereka agar tertib, pendapatan masuk. Saya sependapat tidak membolehkan mereka memungut, kita juga tidak boleh memungut sebelum ada dasarnya,” ungkapnya.

“Misal Vietnam dan Bangkok, sungai itu bisa mereka jual, kalau investasi atau anggaran dibesarkan di Perkim bisa dituntaskan jalur sungai itu,” jelasnya dalam acara hearing Pansus LKPJ DPRD Samarinda bersama Dinas Perkim, Rabu (17/4/2024).