Browsing: OPD

“Ya itulah fenomena negeri +62, jangankan kebakaran, ketika ada kejadian teror bom di Jakarta saja, ada saja masyarakat yang malah mendekat ke area berbahaya,” ujarnya saat diwawancarai wartawan MSI Group, Selasa (16/4/2024).

“Sejauh yang saya ikuti dan pelajari dapat dikatakan bahwa mayoritas OPD Pemkot Samarinda telah melakukan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara baik dan benar,” ujar Andi Harun.

“Kita harus memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi ini dan segera bertindak. Batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi ini adalah dua hari, besok merupakan batas akhir,” ungkapnya.

“Halal bihalal masih menjadi perdebatan oleh para ulama tapi memiliki tujuan yang mulia. Kalau di Jawa namanya Syawalan,” ujarnya.

“Secara umum masih terkendali. Mau ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengag lewat darat, jadi tidak melalui penyebrangan,” ujar Akmal pada Minggu, (7/4/2024) di Pelabuhan Penyebrangan Kariangau Balikpapan saat meninjau arus mudik.

“Kami sudah bersinergi dengan aparat Polri dan TNI untuk mengamankan situasi, nanti akan ada 11 posko yang tersebar,” papar Rusmadi Wongso saat diwawancarai wartawan MSI Group di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Samarinda, Kamis (4/4/2024).

“Dari kontribusi teman media ini, kita terus bisa mendapat informasi dari masyarakat dan dari apa yang kita luput. Secara ofisial luput dan tidak dapat informasinya, tapi justru dapat dari media,” ungkapnya.

“Saya mengecam film-film horor yang menggunakan salat ibadah umat Islam sebagai latar belakang. Jadi orang itu takut salat, takut ambil air wudhu. Saya mengecam betul, kalau bisa di Kota Samarinda itu engga usah diputar di bioskop,” tegasnya, Kamis (28/3/2024).

“Anda hanya perlu fokus pada internal untuk menghadapi liburan yang cukup panjang dan ingatlah bahwa kinerja OPD harus tetap terkendali,” ungkap Andi Harun dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Mangkupalas Balai Kota Samarinda, Kamis (28/3/2024).

“Sudah berjalan di Dinas Koperasi dan UKM . Saat ini ada 200 yang diberi subsidi. Raperda ini diusahakan agar kebijakan subsidi bagi pelaku UMKM tidak terhenti bergantung pada kepala OPD yang bersangkutan,” paparnya, Rabu (20/3/2024).