Browsing: DPRD Kutim

“Selama ini, 95 persen pembiayaan daerah kita berasal dari sektor pertambangan,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Sebagai bangsa Indonesia, kita diberi amanat untuk membela hak mereka yang sedang terjajah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, peran aktif Negara Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sangat krusial,” ujar Jimmi (10/11/2023).

“Kita memiliki keuntungan dekat dengan IKN. Kita seharusnya mempersiapkan diri dengan serius karena kesempatan ini bisa menjadi lompatan besar bagi Kutai Timur,” ungkap David, Rabu (8/11/2023).

“Bonus demografi yang dimiliki Kutai Timur, terutama melalui generasi muda yang luar biasa, menjadi pemicu untuk memajukan sektor ekonomi yang lebih beragam,” jelas David, Rabu (8/11/2023).

“Sumber pendapatan dari pertambangan merupakan aset yang terbatas, itulah sebabnya kami gencar mendorong diversifikasi perekonomian melalui sektor perkebunan dan pertanian,” ungkap David, Rabu (8/11/2023).

“Daerah Sandaran, Tanjung Mangkalihat dan Busang, di sana belum memiliki akses lampu, air, bahkan sinyal yang memadai,” ujar Said Anjas saat wawancara, Kamis (9/11/2023).

“KPC enggan memberikan bantuan karena dianggap sebagai bantuan ilegal dalam konteks sengketa yang berjalan,” ungkap Said Anjas saat wawancara, Kamis (9/11/2023).

“Raperda ini akan mengatur pasal tentang kesetaraan gender bagi perempuan,” ujar politikus PAN ini di gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian”,” kata Ketua Komisi C DPRD Kutim Adi Sutanto di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Pendidikan politik bagi perempuan di Kutai Timur bertujuan untuk meningkatkan wawasan politik mereka. Perempuan harus percaya diri bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk terlibat dalam politik,” ungkap politikus PAN ini di DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).