Insitekaltim, Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Samarinda menuai protes dari sejumlah orang tua, terutama pada jalur domisili.
Perubahan sistem penentuan jarak dari sebelumnya menggunakan rute perjalanan menjadi berbasis titik koordinat dinilai memunculkan kebingungan di masyarakat, bahkan memicu anggapan adanya ketidakadilan dalam hasil seleksi.
Meski demikian, pihak sekolah memastikan seluruh proses penerimaan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak ditemukan praktik kecurangan. Seluruh hasil seleksi disebut murni ditentukan oleh sistem yang dikembangkan pemerintah.
Kepala SMP Negeri 22 Samarinda Febiyanti Violeta mengakui perubahan aplikasi pada pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang belum memahami mekanisme baru.
“Alhamdulillah pelaksanaan SPMB di SMPN 22 berjalan lancar. Hambatan sebenarnya bukan di sekolah, tetapi masyarakat yang belum memahami sistem yang berubah tahun ini,” ujarnya, Senin, 13 Juli 2026.
Setelah pengumuman hasil jalur domisili pada 29 Juni lalu, tim Satuan Tugas (Satgas) SPMB Kota Samarinda beberapa kali turun langsung ke SMPN 22 menyusul adanya laporan dari orang tua yang mempertanyakan hasil seleksi.
“Banyak masyarakat yang merasa rumahnya dekat dengan sekolah dan kartu keluarganya juga sesuai alamat, tetapi justru tidak diterima di sekolah pilihan pertama. Itu yang kemudian mereka adukan,” katanya.
Perubahan mekanisme penentuan jarak menjadi penyebab utama munculnya persepsi tersebut. Jika pada tahun sebelumnya sistem Simawar menggunakan rute perjalanan menuju sekolah, tahun ini seleksi dilakukan berdasarkan titik koordinat atau garis lurus dari alamat calon peserta didik ke sekolah tujuan.
Sebaliknya, terdapat pula calon peserta didik dari kawasan lain yang justru lolos seleksi karena secara perhitungan sistem memiliki jarak koordinat yang lebih dekat.
Menurut Febiyanti, kondisi tersebut sempat memunculkan dugaan adanya permainan dalam proses seleksi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satgas SPMB, tidak ditemukan pelanggaran di tingkat sekolah.
“Satgas datang langsung melakukan pengecekan. Kami bisa membuktikan bahwa yang bekerja adalah sistem. Tidak ada kecurangan dari tim sekolah. Kami menjalankan seluruh proses sesuai petunjuk teknis, standar operasional, dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, SMP Negeri 22 Samarinda menerima 352 peserta didik baru yang terbagi dalam 11 rombongan belajar dengan kapasitas 32 siswa setiap kelas.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang masih menampung 35 siswa per kelas. Kebijakan itu diambil untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman.
“Tahun lalu satu kelas berisi 35 siswa. Tahun ini kami menyesuaikan kapasitas ruangan menjadi 32 siswa agar proses belajar lebih nyaman dan ruang kelas tidak terlalu padat,” katanya.
Seluruh peserta didik baru saat ini mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS), sementara kegiatan belajar mengajar efektif dijadwalkan dimulai pada 20 Juli mendatang.
Di sisi lain, evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB 2026 dipastikan akan dilakukan Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menanggapi hal itu, Febiyanti menyatakan sekolah siap mengikuti setiap kebijakan yang nantinya diputuskan pemerintah.
“Kalau nanti ada evaluasi dari pemerintah, tentu kami akan mengikuti. Sekolah hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apa pun hasil evaluasinya akan menjadi acuan kami untuk pelaksanaan SPMB berikutnya,” tuturnya.
