Insitekaltim, Samarinda – Di tengah pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan, masih ada sekolah di wilayah penyangga yang bergelut dengan persoalan fasilitas dasar.
Salah satunya SMK Nusantara Penajam Paser Utara (PPU), yang hingga kini masih membutuhkan pembangunan drainase, paving blok, dan akses penghubung berupa siring untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Kondisi tersebut terungkap saat pihak sekolah menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syahariah Mas’ud, Senin, 15 Juni 2026.
Sekolah mengusulkan pembangunan drainase sepanjang 160 meter, paving blok seluas 1.500 meter persegi, serta jalur anak tangga dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp646 juta.
Kepala SMK Nusantara PPU Nuraeni menjelaskan keterbatasan infrastruktur selama ini menjadi kendala yang cukup dirasakan warga sekolah.
Saat hujan turun, sejumlah titik di lingkungan sekolah kerap tergenang karena saluran air belum memadai. Sementara akses jalan yang masih berupa tanah sering berubah menjadi licin dan berlumpur.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas belajar mengajar, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan siswa dan guru yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syahariah mengaku prihatin masih adanya sekolah yang menghadapi persoalan fasilitas dasar, terlebih berada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah penyangga IKN.
Persoalan pendidikan tidak hanya berbicara soal kurikulum dan kualitas pembelajaran, tetapi juga menyangkut ketersediaan sarana yang layak agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.
“Yang penting proposalnya dilengkapi. Saya minta disampaikan ke saya juga karena saat ini kami sedang membahas perubahan anggaran dan penyusunan program berikutnya. Saya tidak bisa menjanjikan karena kondisi keuangan daerah memang sedang defisit, tetapi akan kami perjuangkan dan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan,” kata Syahariah.
Politisi dari daerah pemilihan Paser dan PPU itu menilai sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Karena itu, kebutuhan fasilitas dasar yang berdampak langsung terhadap proses belajar siswa perlu mendapat perhatian yang sama.
Ia akan membawa usulan tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, sekaligus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melihat langsung kondisi sekolah yang membutuhkan dukungan infrastruktur.
“Fasilitas seperti drainase, akses jalan, dan lingkungan sekolah yang aman bukan kebutuhan tambahan. Itu kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan peserta didik,” ujarnya.
