Insitekaltim, Samarinda – Program BPJS Kesehatan gratis yang digadang-gadang pemerintah ternyata belum sepenuhnya dirasakan adil oleh masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo menilai banyak rumah sakit umum masih memandang sebelah mata pasien BPJS, sehingga pelayanan terasa berbeda dibanding pasien umum.
“Percuma sekarang kita kasih BPJS Kesehatan gratis kalau di lapangan tetap dipandang sebelah mata. Senyumnya saja sudah beda,” kata Sigit Wibowo, Ketua Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kaltim, Senin 14 Juli 2025.
Keluhan masyarakat terkait perlakuan diskriminatif ini sering ia dengar langsung saat reses, termasuk di Balikpapan. Bahkan, ada pengguna BPJS Ketenagakerjaan yang mengaku keluarganya memilih pindah ke rumah sakit swasta meski tetap memakai BPJS, karena pelayanannya dinilai lebih baik.
“Ada yang pindah ke RS Pertamina, sama-sama pakai BPJS, tapi pelayanannya jauh lebih bagus. Artinya, rumah sakit umum harus bisa mengimbangi kualitas rumah sakit swasta,” ujarnya.
Sigit menyayangkan kondisi ini terjadi di tengah upaya pemerintah meningkatkan akses kesehatan lewat tambahan tenaga PPPK dan alokasi anggaran besar.
“Rumah sakit umum memang banyak layanannya, tapi harus benar-benar melayani. Sudah banyak pegawai PPPK, ini harus dimaksimalkan,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit swasta agar masyarakat mendapat alternatif layanan yang lebih mudah dan setara.
“Swasta banyak buka juga nggak masalah, malah membantu pemerintah. Dinas Kesehatan bisa arahkan masyarakat ke rumah sakit swasta yang punya pelayanan baik,” ucapnya.
Sigit mengingatkan, capaian visi misi pemerintah daerah harus terwujud dalam pelayanan nyata, bukan hanya di atas kertas.
“Visi misi sudah bagus semua, tulisan sudah selesai. Tapi indikatornya harus tercapai. Misalnya, berapa orang sakit, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana kualitasnya. Itu yang harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Kaltim telah mengalokasikan APBD hingga Rp4,7 triliun untuk program kesehatan gratis, termasuk Gratispol dan Jospol. Namun, tanpa perbaikan pelayanan, program itu hanya akan jadi janji kosong.
“Kita sudah maksimalkan APBD untuk masyarakat seluas-luasnya. Tapi jangan cuma angka, yang utama kualitas pelayanan,” pungkas Sigit.
