Insitekaltim, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji memaparkan sejumlah capaian dan rencana program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) yang digelar di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Mulawarman, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam diskusi yang mengangkat tema evaluasi satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno, Seno menegaskan bahwa program Gratispol menjadi langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar gratis bagi masyarakat.
“Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, hingga akses digital yang merata,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Pemprov Kaltim menargetkan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa jenjang S1 hingga S3. Pada tahun 2026, program ini diproyeksikan menjangkau sekitar 159 ribu mahasiswa, meningkat dari target awal.
Seno menjelaskan, pelaksanaan program tersebut melibatkan puluhan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan total sekitar 52 hingga 57 kampus yang telah menjalin kerja sama.
“Bahkan bagi mahasiswa baru yang sudah membayar UKT, akan dilakukan mekanisme pengembalian dana karena biaya tersebut ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Selain pendidikan, program Gratispol juga menyasar sektor kesehatan melalui pemberian BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu. Saat ini, cakupan layanan tersebut telah mencapai sekitar 99 persen masyarakat Kaltim.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus memperluas akses internet melalui program WiFi gratis di desa-desa, yang kini telah menjangkau sekitar 72 persen wilayah desa di Kaltim.
Program lainnya yang turut disampaikan antara lain pemberangkatan umrah gratis bagi marbot masjid, dan penjaga rumah ibadah, bantuan administrasi rumah layak huni, serta pembagian seragam gratis bagi siswa SMA.
Seno menambahkan, program pendidikan gratis yang dijalankan saat ini merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga membutuhkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyusunan dasar hukum dan penyesuaian anggaran.
“Ini bukan hanya soal janji, tapi bagaimana memastikan implementasinya berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
