Insitekaltim,Samarinda – Sejumlah kebijakan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengundang beragam respons dari berbagai pihak. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rotasi jabatan dan menurunnya alokasi anggaran untuk Program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT).
Isu rotasi jabatan dan pengurangan dana beasiswa itu tidak luput dari kritikan sejumlah tokoh masyarakat di Kaltim. Namun, ada juga suara yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang wajar dalam penyegaran pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.
“Saya kira rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan. Ini adalah upaya penyegaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN),” ujar Seno Aji usai Podcast Ngobrol Inspirasi (Ngopi) di S-Caffee Samarinda, Rabu (27/3/2024).
Lebih lanjut, Seno menjelaskan bahwa proses rotasi jabatan delapan pejabat telah melalui persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga prosesnya dianggap sah.
Meskipun demikian, ada pihak yang menyoroti bahwa kebijakan rotasi ini telah menimbulkan dampak negatif, terutama terkait dengan menurunnya anggaran beasiswa.
Namun, Seno Aji menegaskan bahwa penurunan dana beasiswa bukanlah hasil dari kebijakan Pj Gubernur Akmal Malik. Alokasi anggaran beasiswa itu sudah disetujui sebelum Akmal dilantik sebagai Pj Gubernur Kaltim.
“Anggaran beasiswa sudah ditetapkan sebelum Pj Gubernur masuk. Pj Gubernur tidak mengubah anggaran beasiswa. Yang harus ditanyakan adalah eksekutif yang lama,” paparnya.
Seno juga menegaskan bahwa perubahan anggaran beasiswa mungkin disebabkan oleh adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak dan eksekutif pada saat itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Dalam konteks dinamika rotasi jabatan dan protes terkait beasiswa di Kaltim, Seno berharap agar informasi yang berkembang dapat diluruskan sehingga tidak terjadi miskomunikasi di tengah masyarakat.
Dia menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan transparan dari pemerintah kepada publik menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan.
