Insitekaltim,Samarinda – Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menyampaikan kepada seluruh camat dan lurah di Kota Samarinda untuk mendata jumlah dan status kesehatan ibu hamil secara mendetail di setiap kelurahan dan kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
Hal itu Rusmadi sampaikan sewaktu memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Audit Kasus Stunting (Tim AKS) Semester I Tahun 2023 Kota Samarinda di Ruang Rapat Sembuyutan Lantai III Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis (6/4/2023).
Dalam upaya pemerintah menurunkan angka stunting di Kota Samarinda, Rusmadi menyebutkan pemerintah jangan hanya memperhatikan bagaimana anak yang terdampak dan berisiko stunting yang perlu mendapat perhatian khusus, namun ibu hamil (bumil) juga.
Menurutnya, ibu hamil dengan risiko penyakit tertentu, ekonomi yang sulit, dan tidak sempat mengenyam pendidikan di bangku sekolah, perlu diawasi dan dijadikan sasaran Tim AKS.
“Bapak/ibu camat dan lurah harus tahu jumlah ibu hamil di wilayahnya berapa. Ini penting, jangan sampai ibu hamil dengan penyakit tertentu, ekonomi susah dan kurang berpendidikan malah diabaikan. Jadikan bumil sasaran AKS kita,” sebut Rusmadi.
Rusmadi menyampaikan perihal kesehatan itu sangatlah kompleks dengan rute yang panjang untuk menuntaskan satu topik masalah kesehatan seperti stunting.
Ia menjelaskan keberadaan stunting bisa saja dimulai dari masa remaja orang tua si anak, masa orang tua masih menjadi calon pengantin (catin), masa kehamilan, pengasuhan bayi baru lahir hingga seribu hari pertama kehidupan si anak.
“Artinya persoalan kesehatan itu kompleks, entah itu saat ibu/bapaknya masih anak-anak muda, kemudian anak remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan bayi 1.000 hari kehidupan pertama. Panjang sekali perjalanan mencari titiknya,” canda Rusmadi.
Lebih lanjut, Rusmadi menyebutkan walau masa remaja dan masa catin telah terlewat, masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak harus menjadi fokus bagaimana keluarga berisiko stunting ini tidak terdampak dengan pemantauan kesehatannya secara berkala di puskesmas dan posyandu terdekat.
“Nanti didata bayi 1.000 hari pertama, dibantu bumil ini bisa mengakses pelayanan kesehatan secara berkala di puskesmas atau posyandu kita. Tolong diaktifkan kembali posyandu kita,” tuturnya.
Selain itu, Rusmadi mengingatkan kepada seluruh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan baik RS, puskesmas, posyandu maupun klinik-klinik kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan penanganan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menunggak atau status BPJS Kesehatannya yang belum aktif. Hal ini sebagai langkah cepat menuntaskan masalah kesehatan yang dapat merujuk pada stunting.
“Dari RS, puskesmas dan lainnya, bila ada pasien yang tunggakan BPJS-nya belum dibayar, di RS harus ditangani dulu. Status tidak aktif tetap harus ditangani. Kita gerak cepat di situ,” jelasnya.
