Reporter: Dina – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan menangani penyebaran corona virus disease (Covid-19). Banyaknya korban yang positif membuat beberapa daerah mulai menerapkan lockdown (karantina wilayah). Hal ini mengantisipasi semakin meluasnya masyarakat terpapar Covid-19.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Akhmed Reza Pahlevi, dikonfirmasi via telepon selulernya, Senin(30/3/2020), menyampaikan tidak mudah bagi pemerintah mengambil keputusan melakukan lockdown.
“Pro-kontra memahami lockdown memang menjadi ketakutan dan kepanikan tersendiri, baik di masyarakat maupun di pemerintahan,” ujarnya.
Reza menjelaskan, jika memang harus mengambil keputusan melakukan lockdown, maka pemerintah harus siap memfasilitasi kebutuhan masyarakat, seperti bahan pokok makanan, obat-obatan serta hal lain yang menunjang kebutuhan hidup.
“Jangan sampai ketika keputusan lockdown diterapkan, namun tidak diimbangi fasilitas yang diberikan, karena tidak adanya aktivitas yang dilakukan,” ungkapnya.
Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Dapil Kukar ini juga mengatakan, keputusan lockdown juga harus melihat dari segala sisi, misalnya ekonomi. “Saat ditetapkan 1 daerah lockdown maka tidak akan ada perputaran ekonomi, ini akan berdampak pada masyarakat, baik menengah kebawah, tengah hingga keatas, semua akan menerima dampaknya,” terangnya.
Ia membeberkan, tidak masalah jika dilakukan lockdown untuk mengantisipasi pencegahan Covid-19, namun seperti pengiriman barang kebutuhan pokok harus tetap dibuka dan diterima. Hanya saja prosedur dalam penyeterilan misalnya kedatangan barang, harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
“Saya berharap pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat didalam penanganan Covid-19 ini, serta antara pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu menangani penyebaran virus corona ini,” pungkasnya.
