Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Festival Kemilau Kaltim Kembali Digelar, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

    November 21, 2026

    Dinkes Kaltim Ingatkan Pelajar Samarinda Waspadai HIV, IMS hingga Bahaya Vape

    November 20, 2026

    Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209 Miliar, Andi Harun Khawatir Timbulkan Utang

    November 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Politik»Pangkas Celah Titipan, Parlemen Kaltim Minta Kuota Sekolah Negeri Dikunci
    Politik

    Pangkas Celah Titipan, Parlemen Kaltim Minta Kuota Sekolah Negeri Dikunci

    AminahBy AminahJuni 18, 2026Updated:Juli 5, 202603 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Penasihat Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (Insitekaltim/Aminah)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim, Samarinda – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 mendapat pengawalan ketat dari jajaran legislatif Karang Paci.

    Langkah ini diambil guna merespons evaluasi sistem penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang dinilai masih menyisakan celah hukum yang rawan diintervensi oleh kepentingan sepihak pasca-penutupan pendaftaran.

    Penasihat Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menegaskan bahwa parlemen menuntut komitmen penuh dari instansi terkait agar sistem kuota tahun ini dikunci secara absolut di muka demi memutus mata rantai praktik akomodatif atau jalur titipan oleh oknum tertentu.

    Darlis membeberkan, pada periode terdahulu, birokrasi penentuan kuota siswa dinilai sangat longgar. Masih ada celah bagi sekolah-sekolah tertentu untuk mengusulkan penambahan kuota secara bertahap, bahkan setelah pengumuman pendaftaran resmi ditutup.

    Proses yang melibatkan usulan ke Dinas Pendidikan, diteruskan ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), hingga persetujuan Kementerian tersebut, ditengarai kuat kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk kepentingan non-prosedural. Namun, untuk pelaksanaan tahun ajaran 2026 ini, celah birokrasi tersebut resmi dipangkas total.

    “Kalau tahun kemarin, kuota itu bisa bertambah setelah pengumuman pendaftaran ditutup dengan dalih pendaftar tidak tercover. Nah, di situlah yang menjadi pintu adanya titipan-titipan dari pihak tertentu,” terang Darlis, Rabu, 17 Juni 2026.

    “Tapi untuk tahun 2026 ini, tidak ada lagi (penambahan kuota). Sudah ditutup. Jadi kuota final itu sudah dikunci sebelum pendaftaran dimulai. Ini semakin menutup peluang adanya titipan,” Sambungnya.

    Sebagai bentuk nyata dari fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan, Komisi IV DPRD Kaltim bergerak cepat dengan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menguji kesiapan infrastruktur digital operasional SPMB. Pihak legislatif memberikan warning keras agar reformasi sistem ini tidak dicederai oleh kendala-kendala teknis klasik di lapangan.

    “Kita memastika aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan harus dijamin keandalannya. Jangan sampai sistemnya macet atau mengalami trouble di tengah jalan, karena itu akan menjadi masalah krusial di sekolah-sekolah. Kita minta itu diantisipasi sejak dini,” lanjut Politisi PAN tersebut.

    Selain menyoroti potensi maladministrasi pada kuota sekolah negeri, Fraksi PAN-Nasdem juga menyoroti dampak sosiologis kebijakan ini terhadap ekosistem pendidikan swasta di Kaltim.

    Darlis mengingatkan, ambisi memperluas daya tampung sekolah negeri secara ugal-ugalan berisiko mematikan geliat sekolah swasta yang juga memikul tanggung jawab mencerdaskan bangsa.

    “Kuota itu betul-betul harus dihitung sesuai daya tampung, tanpa mengabaikan sekolah swasta. Jangan sampai kuota negeri diperlebar, lalu di satu sisi mematikan swasta. Kita punya tanggung jawab moral agar sekolah swasta juga bisa hidup dan mendapatkan murid,” jelasnya

    Darlis melemparkan imbauan bernada edukasi sosial-politik bagi masyarakat Kaltim. Ia mendesak kelompok masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi lebih tinggi untuk tidak membebani kuota sekolah negeri yang disubsidi oleh daerah.

    Langkah ini dianggap sebagai solusi taktis untuk memperkecil persaingan tidak sehat di jalur negeri, sekaligus mendistribusikan keadilan akses bagi warga yang kurang mampu.

    “Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, mereka sangat terbentur dengan beban pembiayaan jika harus ke swasta. Maka, kita mengimbau kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, demi memperkecil beban di sekolah negeri, arahkan anak-anaknya ke sekolah swasta saja. Biarkan fasilitas negeri dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan subsidi pemerintah,” Imbaunya.

     




    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Aminah

    Related Posts

    Abdul Rohim Minta Pemkot Evaluasi Kontraktor Usai Longsor di Teras Samarinda

    November 12, 2026

    DPRD Sepakat Hentikan Pembangunan Pagar di Depan Ruko Pasar Pagi

    November 6, 2026

    Iswandi Minta UMKM Samarinda Tak Sekedar Bertahan, Tapi Harus Makin Cuan

    November 5, 2026

    Samri Minta Pemkot Kaji Ulang Status Lahan Eks Lokalisasi Bayur, Warga Jangan Dibebani ke Pengadilan

    November 4, 2026

    DPRD Samarinda Soroti Pengembangan Perumahan Grand City, Minta Pengembang Mitigasi Banjir

    November 2, 2026

    Novan Dorong Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Samarinda

    Oktober 31, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Festival Kemilau Kaltim Kembali Digelar, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ratu ArifanzaNovember 21, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Festival Kemilau Kaltim 2026 setelah sempat…

    Dinkes Kaltim Ingatkan Pelajar Samarinda Waspadai HIV, IMS hingga Bahaya Vape

    November 20, 2026

    Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209 Miliar, Andi Harun Khawatir Timbulkan Utang

    November 20, 2026

    Dinsos-PM Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Penanganan Anak Jalanan

    November 19, 2026

    Pemadaman Listrik Kaltim Ditargetkan Berakhir Pertengahan Desember

    November 19, 2026
    1 2 3 … 3,452 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.