Insitekaltim,Samarinda – Membangun relasi yang setara antara media, pemerintah dan sektor swasta telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkokoh pilar demokrasi di Indonesia.
Hal ini tidak hanya mencakup hubungan yang seimbang secara hierarkis, tetapi juga melibatkan aspek mentalitas dan etika yang mendalam.
Abdurrahman Amin Ketua PWI Kaltim untuk periode 2024-2029 menjelaskan bahwa relasi yang setara antara media dengan pemerintah dan sektor swasta mempertegas bahwa wartawan bukanlah bagian yang berada di bawah eksekutif atau legislatif.
“Wartawan adalah bagian yang setara dalam pilar demokrasi. Kita setara dalam membangun negara ini. Tentu dengan tetap menjunjung tinggi etika-etika jurnalistik yang menjadi landasan profesinya,” ungkapnya dalam Podcast Ngopi Insitekaltim, Senin (29/4/2024).
Ia menyebutkan salah satu fokus utama programnya adalah untuk memperjuangkan hubungan yang setara antara wartawan, pemerintah dan sektor swasta.
“Tujuan ke depan saya memang adalah membangun relasi yang setara dengan unsur-unsur yang lain yakni pemerintahan maupun swasta,” tutur Rahman.
“Maksudnya relasi yang setara ini adalah mentalitas sebenarnya lebih kepada mindset bahwa wartawan itu bukan di bawahnya eksekutif, wartawan itu bukan di bawahnya legislatif. Dalam pilar demokrasi itu kita setara, tentu setara dengan etika-etika yang perlu diperhatikan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Rahman menekankan pentingnya fungsi kontrol yang diemban oleh wartawan dalam menjaga kepentingan publik dan masyarakat luas.
“Makanya yang kita perjuangkan adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas. Eksekutif hanya diberi tanggung jawab untuk menjalankan amanat konstitusi,” jelasnya.
“Tapi manakala dia harus dikritik kita tidak boleh ragu karena fungsi kita memang di situ, nah itu hanya bisa dilakukan oleh wartawan yang mentalitasnya bagus merasa setara dengan eksekutif,” tambah Rahman.
Lebih lanjut, Rahman menekankan bahwa hal tersebut sangat terkait dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan wartawan itu sendiri.
“Nah kesetaraan ini kan bukan sertamerta muncul tapi harus diawali kembali lagi ke skillnya, ke kapasitasnya. Enggak mungkin wartawan yang tidak punya kapasitas kemudian secara sporadis mengkritisi kinerja pemerintahan,” tegasnya.
Bahkan hal itu, lanjut Rahman, termaktub di visi misinya dimana wartawan atau khususnya PWI harus membangun kerja sama dan relasi yang setara.
Kemudian, dalam menjawab pertanyaan terkait konsep kesetaraan yang dimaksud, Rahman menjelaskan bahwa kesetaraan tersebut pertama-tama terwujud secara mental.
“Kemarin waktu pembedahan visi misi ditanya setara yang dimaksud bagaimana, bagaimana mau setara, kalau wartawan yang datang ternyata enggak paham dengan isu yang dia tanya,” terangnya.
“Akhirnya saya luruskan bahwa setara yang dimaksud adalah setara secara mental dulu pak, bahwa wartawan hadir itu adalah posisinya sejajar dengan pemerintah, sejajar dengan legislatif. Sambil kita benahi skill wartawannya,” tandas Rahman.
Dengan demikian, kepemimpinan Abdurrahman Amin di PWI Kaltim periode 2024-2029 menjanjikan upaya yang serius dalam memperjuangkan hubungan yang setara antara wartawan dan pemerintah serta meningkatkan profesionalisme dalam praktik jurnalistik di Bumi Etam.
