Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian serius terhadap arah kebijakan pembangunan yang digulirkan pemerintah daerah.
Partai berlambang banteng ini mengingatkan eksekutif agar gelontoran anggaran fantastis untuk proyek-proyek fisik skala besar tidak melupakan urgensi perputaran ekonomi riil di tingkat bawah.
Sikap kritis fraksi tersebut disuarakan oleh anggotanya, Romadhony Putra Pratama. Mewakili sikap politik Fraksi PDIP, ia menyoroti hasil revitalisasi Pasar Pagi yang telah menyedot anggaran daerah hingga Rp500 miliar dari pajak masyarakat, namun sejauh ini masih minim dampak terhadap omzet pedagang lokal.
“Kami di Fraksi PDIP melihat sekarang Pasar Pagi sudah mengeluarkan dana 400 sampai 500 miliar rupiah, tapi yang datang ke sana sepi. Padahal harapannya kan Pasar Pagi itu bisa meningkatkan perputaran ekonomi yang masif di Samarinda,” tukas Romadhony, Selasa, 7 Juli 2026.
Situasi ini menjadi catatan penting dalam fungsi pengawasan anggaran. Romadhony menegaskan, fraksinya memberikan garis yang jelas kemegahan bangunan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi beban baru setelah diresmikan.
“Karena ini masih tahapan awal, kami maklumi. Tetapi ke depannya, Fraksi PDIP menekankan Pemkot Samarinda harus buat solusi bagaimana Pasar Pagi ini bisa menjamin keberlangsungan perputaran uang. Sudah dibangun mewah melalui pajak masyarakat Kota Samarinda, kami takut tidak berdampak apa-apa untuk masyarakatnya. Itu salah satu fokus pengawalan kami,” tegasnya.
Selain persoalan tata niaga pasar, Fraksi PDIP juga menyoroti kemandekan operasional proyek Terowongan Samarinda. Fraksi mendesak adanya transparansi dan percepatan penyelesaian ganjalan regulasi administratif yang saat ini masih terjadi di tingkat dinas teknis.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak PUPR mengenai kendala di lapangan. Ternyata memang perizinannya yang belum keluar, tapi sudah diupayakan oleh pemkot. Sikap politik fraksi jelas, kami berharap satu atau dua bulan ini sudah bisa beroperasi agar manfaat terowongan bisa segera dirasakan oleh masyarakat,” urai Romadhony.
Di sisi lain, Fraksi PDIP juga memetakan tantangan fiskal daerah ke depan. Mengingat kelanjutan pembangunan tahap berikutnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, fraksi mendorong optimalisasi lobi politik anggaran agar proyek daerah ini bisa disokong oleh modal pusat.
” Fraksi mendukung langkah taktis di mana anggaran ini sudah dimasukkan di dalam APBN 2027 yang akan datang. Semoga serapan dana pusat ini bisa mengangkat pertumbuhan perekonomian di Samarinda,” jelasnya.
Kendati melayangkan kritik terukur pada sektor pengelolaan aset ekonomi, Fraksi PDIP mengapresiasi langkah eksekutif dalam mengadopsi nilai kebudayaan lokal pada proyek Teras Samarinda.
Konsep ini dinilai sejalan dengan pandangan politik fraksi yang menginginkan modernisasi kota tanpa mencabut akar sejarah Samarinda sebagai Kota Tepian.
“Teras Samarinda itu sudah menggambarkan dan mengangkat kebudayaan serta ciri khas kota itu sendiri. Fraksi melihat kita memang harus membangun peradaban, sistem pariwisata, dan perekonomian Samarinda ini dari sungai, dari tepian Sungai Mahakam,” terangnya.
Fraksi PDIP akan mengawal ketat konsistensi blueprint pengembangan Teras Samarinda hingga ke kawasan Pelabuhan dan seputaran Klenteng Thien Ie Kong. Fraksi ingin memastikan proyek jangka panjang seperti perhotelan dan pertokoan terpadu di kawasan tersebut berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah.
“Rencana ke depan akan dibangun hotel dan pertokoan di sana. Konsep membangun peradaban dari tepian ini sudah sesuai, dan fraksi akan memastikan pembangunan ini berjalan demi kesejahteraan masyarakat Samarinda, agar kita tidak kalah dengan kota-kota besar lain di Indonesia,” pungkasnya.
