Insitekaltim,Sangatta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Aset Progam Dal-Karhutla di Kecamatan-kecamatan Wilayah Kabupaten Kutim di Gedung Serba Guna (GSG) Kutim, Rabu (24/5/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta dari 18 kecamatan se-Kabupaten Kutim.
Saat membuka kegiatan, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kutim Poniso Suryo Renggono meminta BPBD Kutim menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin tahunan untuk mengukur pemanfaatan dan penggunaan aset dalam penanganan bencana baik kecamatan maupun desa baik aset pemerintah pusat maupun daerah.
Lewat rapat evaluasi pengelolaan aset Dal-Karhutla, BPBD Kutim harus bisa memetakan kebutuhan setiap daerah, sebab dalam penanganan kebakaran ada keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat peduli api.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan diperlukan sarana dan prasarana penunjang mulai dari kendaraan pemadaman kebakaran, seragam dan peralatan perlengkapan lainnya.
“Peralatan-peralatan ini sangat diperlukan di daerah. Ketika terjadi musibah penanganan kebakaran tidak mungkin secara manual maka BPBD harus bisa petakan kebutuhan-kebutuhan itu, bukan berdasarkan keinginan,” kata Poniso Suryo Renggono.
Hasil pemetaan kebutuhan akan menjadi bahan dan program pengajuan BPBD Kutim di APBD Kutim 2024.
“Hasil dari evaluasi apa-apa yang kurang, silakan BPBD usulkan sebagai program dalam APBD tahun depan dan tidak bertentangan dengan regulasi,” jelasnya.
Dalam penanganan kebakaran, pemerintah baik pusat maupun daerah telah memberikan fasilitas kendaraan, namun yang menjadi kendala saat ini oleh BPBD Kutim adalah pemeliharaan kendaraan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Poniso Suryo mengatakan pemeliharaan kendaraan operasional dari pemerintah pusat harus bersumber dari APBN sehingga menjadi kendala bagi daerah untuk memberikan anggaran pemeliharaan.
“Kendaraan dari pusat harus dari APBN. Akan bertentangan jika diberikan oleh APBD,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya akan memikirkan opsi lain dalam membantu penganggaran perawatan kendaraan yang diberikan pemerintah pusat lewat koordinasi ke kementerian terkait.
