Insitekaltim, Samarinda – Sekretaris Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai kondisi keuangan suatu daerah.
Menurutnya, Kaltim memiliki kapasitas fiskal yang kuat karena ditunjang pendapatan daerah yang besar.
Meski pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur melambat di kisaran 2,5 persen, Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan kondisi fiskal daerah tetap kuat.
Kekuatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nilainya bahkan lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi ekonomi kita memang melambat. Kalau pertumbuhan ekonomi Kaltim sekitar 2,5 persen , karena PDRB kita sudah tinggi. Kita harus melihat juga kapasitas fiskalnya,” ujarnya, Selasa, 23 Juni 2026.
Sri mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun kapasitas fiskalnya masih rendah. Sebaliknya, Kaltim meski pertumbuhan ekonominya tidak setinggi beberapa daerah lain, justru memiliki kemampuan keuangan yang relatif lebih kuat.
Menurut Sri, salah satu indikator kekuatan fiskal daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah.
Saat ini PAD Kaltim tercatat lebih besar dibandingkan dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima dari pemerintah pusat.
“Kalau sekarang kita bisa dikatakan tidak terlalu bergantung. Bayangkan, transfer ke daerah hanya sekitar Rp3 triliun, sementara PAD kita lebih dari Rp6 triliun,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sebelum adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH), transfer pusat yang diterima Kaltim sempat diproyeksikan mencapai sekitar Rp10 triliun.
Namun setelah dilakukan penyesuaian, nilainya berkurang menjadi sekitar Rp3 triliun.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan berorientasi pada program prioritas.
Sri menegaskan program-program unggulan daerah, termasuk Program Gratispol yang mencakup pendidikan gratis bagi pelajar dan mahasiswa, tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, termasuk yang saat ini sedang menikmati program sekolah maupun kuliah gratis,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran seiring perubahan kondisi fiskal. Menurut Sri, langkah tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pagu belanja tanpa menghilangkan fokus pembangunan yang telah direncanakan.
“Infrastruktur tetap berjalan, tetapi memang ada penyesuaian. Kita menyesuaikan pagu anggaran dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Terkait penyusunan anggaran tahun 2027, Sri menyebut pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengatur belanja daerah.
Efisiensi kemungkinan, dilakukan melalui pengurangan volume kegiatan, namun tidak mengurangi komitmen terhadap program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita akan menyesuaikan belanja sesuai kemampuan fiskal. Yang jelas program prioritas tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” pungkasnya.
