Insitekaltim, Samarinda – Menyambut perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kota Samarinda terus mempersiapkan berbagai sektor. Namun, di balik peluang ekonomi yang besar, ancaman urbanisasi dan tekanan inflasi, juga menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi sejak dini.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Marnabas Patiroy, mengatakan, pengembangan kawasan Tri City yang semula melibatkan Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Kini diperluas dengan melibatkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, konsep pengembangan kawasan tersebut, mendapat perhatian dari Kementerian PPN/Bappenas bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) karena dianggap sebagai satu koridor utama pendukung IKN.
“Tetapi harus diingat, prospek IKN ini selain banyak sisi positif, juga memiliki potensi dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik,” kata Marnabas, di Samarinda, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menilai, urbanisasi menjadi tantangan terbesar yang perlu diantisipasi. Kehadiran IKN diperkirakan, akan menarik arus perpindahan penduduk dalam jumlah besar ke wilayah penyangga, termasuk Samarinda.
Menurut Marnabas, urbanisasi berpotensi menjadi masalah. Apabila mayoritas pendatang, tidak memiliki keterampilan yang memadai sehingga justru menambah beban daerah.
“Jangan sampai urbanisasi menjadi beban bagi Kota Samarinda. Kita harus menyiapkan lapangan usaha, peluang UMKM, dan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ancaman inflasi akibat meningkatnya kebutuhan pangan di kawasan penyangga IKN. Saat ini, kemampuan produksi pangan Samarinda, masih terbatas.
“Untuk kebutuhan beras, sayur-mayur, dan kebutuhan pokok lainnya, kita hanya mampu memenuhi sekitar 35 persen. Sisanya 65 persen masih bergantung dari luar daerah, terutama dari Jawa dan Sulawesi,” katanya.
Marnabas menyebut, jumlah penduduk kawasan yang menjadi penyangga IKN saat ini mencapai sekitar 2,6 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,5 juta jiwa pada 2030.
Karena itu, Pemkot Samarinda mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk mempercepat program pencetakan sawah dan pengembangan kawasan pangan di Kukar dan PPU. Guna, memperkuat ketahanan pangan regional.
“Kalau inflasi terjadi, daerah akan terbebani. Karena itu kami minta pemerintah pusat memperhatikan pengembangan sektor pangan, mulai dari sawah, hortikultura, peternakan hingga kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Samarinda juga menyiapkan diri sebagai kota jasa, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi dengan IKN. Berbagai proyek pembangunan seperti Teras Samarinda, revitalisasi pasar, pengembangan kawasan wisata, hingga rencana pembangunan pusat perdagangan di Palaran terus didorong.
Menurut Marnabas, strategi tersebut dilakukan agar Samarinda mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul seiring beroperasinya IKN.
“Kita ingin ketika IKN sudah beroperasi penuh, orang datang dan beraktivitas di sana, tetapi berbelanja, berwisata, dan memanfaatkan layanan di Samarinda. Itu yang sedang kita siapkan dari sekarang,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai perencanaan tersebut tengah dibahas bersama Bappenas dan JICA untuk memastikan seluruh wilayah penyangga IKN dapat berkembang secara terintegrasi dan saling mendukung.
“Kalau kita tidak mulai mempersiapkan sekarang, nanti kita hanya akan sibuk mengejar. Karena itu Samarinda harus siap menjadi kota penyangga yang kuat ketika IKN berkembang,” pungkasnya.
