Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Abdul Rohim mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik berulang dalam hampir dua pekan terakhir.
Menurut Abdul Rohim pemadaman bergilir yang terjadi setiap hari telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari kerusakan peralatan elektronik hingga terganggunya aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“PLN mesti tanggung jawab. Dalam bentuk apa? Misalnya tagihan di bulan di mana terjadi pemadaman itu mesti dinolkan atau minimal dipotong 50 persen. Itu bentuk tanggung jawab,” ujar Abdul Rohim, Saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin, 24 Agustus 2026.
Ia menilai pemadaman yang berlangsung berulang kali menunjukkan persoalan kelistrikan belum ditangani secara serius. Terlebih, kejadian serupa sebelumnya juga sempat terjadi sekitar satu bulan lalu dengan alasan adanya perbaikan.
Abdul Rohim mempertanyakan proses perbaikan yang hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Menurutnya apabila memang terdapat gangguan teknis, PLN seharusnya dapat segera menemukan penyebab dan menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Kalau becus kerjanya mestinya tidak lebih dari tiga hari atau paling lambat satu pekan sudah clear kalau memang ada masalah. Cepat dicari apa penyebabnya, kemudian segera diselesaikan. Tapi ini terjadinya berlarut-larut,” katanya.
Ia menyebut dampak pemadaman tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga. Pelaku UMKM juga ikut mengalami kerugian karena aktivitas produksi dan penyimpanan bahan baku dapat terganggu ketika listrik padam.
“Orang mau apa pelaku UMKM misalnya, mau menyimpan bahan baku, akhirnya karena pemadaman bahan bakunya basi, tidak bisa jualan dan segala macam. Jadi merugikan,” ungkapnya.
Abdul Rohim juga menyoroti pola pemadaman yang dilakukan secara bergilir di sejumlah wilayah Samarinda. Berdasarkan informasi yang diterimanya, jadwal pemadaman dapat berlangsung sejak pagi hingga malam dan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Kondisi tersebut menurutnya, turut menambah pengeluaran masyarakat. Ia mencontohkan warga yang terpaksa meninggalkan rumah bersama keluarga ketika listrik padam dalam waktu lama, terutama pada malam hari.
“Kalau malam kita harus ke mal. Bawa anak istri demi untuk ngungsi dulu. Di rumah enggak bisa nyala AC dan segala macam, akhirnya kita ngungsi. Duduk di mal tidak mungkin gratis,” ujarnya.
Selain meminta kompensasi Abdul Rohim juga mendesak PLN lebih transparan dalam menyampaikan penyebab pemadaman dan estimasi waktu penyelesaiannya kepada masyarakat.
Ia menilai pengumuman mengenai pemadaman saja tidak cukup apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab dan sampai kapan kondisi tersebut berlangsung.
“PLN ini jangan cuma mau amannya sendiri. Yang penting saya sudah umumkan mau padam, ya sudah, lepas tangan. Enggak bisa begitu,” tegasnya.
Abdul Rohim mengatakan hingga kini belum ada komunikasi langsung antara DPRD Kota Samarinda dengan PLN terkait persoalan pemadaman tersebut. Ia menjelaskan, persoalan koordinasi PLN di daerah memiliki jalur tersendiri hingga ke tingkat pusat.
Meski demikian, ia berharap PLN tetap membuka komunikasi dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat agar warga dapat mengantisipasi dampak pemadaman.
Menurutnya kompensasi bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, tetapi juga dapat menjadi dorongan bagi PLN untuk lebih serius menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi berulang.
“Kalau PLN mau profesional, mestinya dia kompensasi kalau pemadamannya terjadi di area Samarinda dan sekitarnya. Itu tiap hari,” pungkasnya.
