Insitekaltim,Bontang – Kota Bontang menghadapi situasi di mana jumlah pencari kerja jauh melebihi jumlah lowongan yang tersedia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 angka pengangguran mencapai 7,74 persen.
Angka ini setara dengan 7.348 penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, menjadikan Bontang sebagai kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Kota Bontang Nursalam menyampaikan bahwa banyak perusahaan besar di Bontang cenderung hanya menerima pekerja yang memiliki pengalaman, sehingga menyulitkan pencari kerja yang belum berpengalaman untuk mendapatkan pekerjaan.
“Ketersediaan lapangan kerja di Bontang ini memang tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Banyak perusahaan besar tidak menyediakan ruang bagi mereka yang belum berpengalaman,” ujar Nursalam.
Sering kali pencari kerja lokal mengandalkan pendekatan melalui pertemanan atau orang dalam, sementara pendatang dari luar Bontang datang dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap. Hal ini menyebabkan persaingan ketat, di mana pencari kerja lokal sulit bersaing dalam proses seleksi.
“Orang luar datang dengan SDM yang baik, sehingga ketika dilakukan tes, mereka lebih unggul. Orang Bontang kalah karena terlalu mengandalkan pendekatan informal,” jelasnya.
Menurut Nursalam, pemerintah harus lebih inovatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan solusi nyata bagi para pencari kerja, terutama bagi lulusan SMA dan sarjana yang terus bertambah setiap tahun. Ia juga menyoroti bahwa lapangan kerja di luar sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat terbatas.
“Kita harus mencari solusi yang lebih kreatif. Lapangan kerja untuk lulusan baru harus diperbanyak, karena selama ini jumlah lulusan yang terus meningkat tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia,” kata Nursalam.
Masalah ketenagakerjaan ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagai legislator Nursalam mengaku hanya bisa mendorong pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Bontang.
“Saya hanya bisa mendorong agar pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi ini sesuatu yang memang tidak mudah, karena ini wilayah pemerintah, bukan wilayah kami di DPRD,” tutup Nursalam.
