Insitekaltim, Samarinda – Tantangan utama pembangunan saat ini, karena kecenderungan pragmatisme, yang membuat keberpihakan terhadap masyarakat kecil menjadi semakin kabur.
Dalam sorotannya, Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman Khairil Anwar mengatakan, arah pembangunan di Kota Samarinda dinilai perlu lebih berpihak kepada masyarakat ekonomi kecil atau wong cilik.
“Sangat tipis sekarang perbedaan antara wong cilik dan kelompok yang memiliki akses ekonomi besar. Karena itu, keberpihakan APBD terhadap masyarakat kecil harus benar-benar dijaga,” ujarnya, saat menjadi narsumber Diskusi Publik, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia mengakui, pembangunan fisik di Samarinda mengalami kemajuan cukup pesat. Berbagai proyek infrastruktur, penataan kawasan kota. Hingga pembangunan ruang publik, dinilai berhasil mengubah wajah kota menjadi lebih modern.
Namun, di balik pembangunan tersebut, Khairil mengingatkan, masih terdapat persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat. Seperti banjir lingkungan dan kondisi infrastruktur di kawasan permukiman.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di permukaan. Jalan-jalan utama bagus, gedung-gedung berdiri megah, tetapi ketika masuk ke gang-gang masih banyak persoalan yang belum terselesaikan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan, distribusi manfaat dari berbagai proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka siapa yang paling menikmati hasil pembangunan tersebut dan sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat luas.
“APBD itu dikeluarkan untuk siapa? Teras Samarinda manfaatnya untuk siapa? Yang menikmati proyeknya siapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting dijawab, agar masyarakat tahu bahwa pembangunan memang berpihak kepada mereka,” ungkapnya.
Khairil mengingatkan, agar pembangunan tidak sekadar menjadi proyek pencitraan yang terlihat megah dari luar. Tetapi kurang memberikan dampak nyata, bagi masyarakat.
“Pembangunan jangan seperti membangun panggung, megah di luar tetapi becek di belakang. Harus bisa dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya fokus pada tampilan, sementara persoalan dasar masyarakat masih tertinggal,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memastikan seluruh proses pembangunan, benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar mengatasnamakan rakyat, dalam dokumen perencanaan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat kecil memperoleh manfaat ekonomi, termasuk pelaku UMKM yang selama ini sering disebut dalam berbagai pidato pembangunan.
“Pertanyaannya, pembangunan ini dibangun atas nama rakyat atau benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat? Itu sangat berbeda. Kalau sejak awal perencanaannya tidak berpihak, biasanya hasil akhirnya juga tidak akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Khairil juga mengingatkan, pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan program berbasis masyarakat, termasuk bantuan yang disalurkan hingga tingkat RT.
Ia menilai, tata kelola dan pengawasan harus diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Pembangunan yang baik harus dimulai dari niat yang baik, perencanaan yang baik, dan pelaksanaan yang lebih hati-hati lagi. Karena pada akhirnya semua menggunakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
