Insitekaltim, Samarinda – Bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) dan anak-anak sungainya bakal ditata secara bertahap setelah DPRD Samarinda menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sempadan Sungai.
Aturan ini disiapkan untuk menjadi dasar hukum penataan kawasan sungai sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir yang selama ini menjadi persoalan menahun di Kota Tepian.
Ketua Pansus III DPRD Samarinda Achmad Sukamto mengatakan perda tersebut akan mengatur kawasan sempadan pada 14 anak Sungai Karang Mumus yang tersebar di wilayah Samarinda.
Selama ini pemerintah daerah belum memiliki aturan khusus yang bisa dijadikan dasar untuk menata bangunan maupun aktivitas di bantaran sungai.
“Selama ini perdanya belum ada. Karena itu kita ingin segera menyelesaikan aturan ini agar pemerintah punya dasar hukum untuk melakukan penataan,” kata Sukamto usai rapat pansus, Selasa, 9 Juni 2026.
Salah satu poin yang diatur dalam perda adalah batas sempadan sungai atau jarak aman antara bangunan dan bibir sungai.
Besaran sempadan nantinya tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kondisi sungai, termasuk kedalaman dan lebarnya.
“Nanti dihitung berdasarkan kajian. Ada yang sempadannya lima meter, ada yang sampai sepuluh meter dari bibir sungai,” ujarnya.
Sukamto menegaskan penataan kawasan bantaran sungai tidak akan dilakukan secara mendadak. Warga yang selama ini bermukim di kawasan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Yang sudah lama tinggal di sana tentu akan diperhatikan dampak sosialnya. Penataan dilakukan bertahap, tidak sekaligus,” tegasnya.
Selain menjadi instrumen pengendalian banjir, DPRD juga berharap penataan sempadan sungai dapat mendukung wajah baru Kota Samarinda melalui pengembangan kawasan wisata dan ekonomi berbasis sungai.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Andri Rachmanto Wibowo menilai keberadaan perda justru akan memperkuat upaya penataan sungai yang selama ini dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Sempadan sungai bukan dibuat untuk membatasi masyarakat, melainkan melindungi warga dari risiko longsor maupun gerusan sungai.
“Kita tidak ingin masyarakat membangun terlalu dekat dengan sungai. Kalau terjadi gerusan, yang dirugikan justru masyarakat itu sendiri,” katanya.
Setiap penataan nantinya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan hak-hak warga yang terdampak.
“Kalau ada yang terdampak, tentu akan diverifikasi dan ada mekanisme yang diatur pemerintah. Tujuannya bukan merugikan masyarakat, tetapi melindungi mereka,” tutup Andri.
