Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya menuntaskan persoalan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan, penanganan wilayah 3T tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi.
“Secara umum tugas pokok wilayah 3T memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, sebagai bagian dari pemerintah daerah kita juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.
Untuk itu, Pemprov Kaltim terus mendorong penyelesaian persoalan 3T secara komprehensif, sebagaimana arahan Gubernur.
Ia mencontohkan, masih adanya desa yang belum teraliri listrik serta wilayah yang masih mengalami blank spot jaringan digital.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya jika ingin membangun jaringan digital tetapi tidak ada listrik tentu tidak bisa berjalan. Begitu juga jika akses jalan belum memadai, maka pembangunan akan terhambat,” jelasnya.
Menurutnya keterpaduan antara infrastruktur dasar seperti listrik, akses jalan, serta jaringan komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di wilayah 3T.
Selain itu Faisal juga menyoroti tantangan geografis Kaltim yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena wilayah perbatasan sering kali memiliki perbandingan pembangunan yang cukup mencolok.
“Wilayah 3T kita berbatasan dengan negara lain yang bahkan infrastrukturnya bisa lebih baik. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.
Ia berharap melalui upaya berkelanjutan dan sinergi antarinstansi, jumlah wilayah 3T di Kaltim dapat terus berkurang setiap tahunnya.
