Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengarahkan fokus pembangunan ekonomi Tahun 2027 pada pengendalian inflasi serta peningkatan produksi sektor pangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemkot Samarinda Nadia Turisna dalam pembahasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah kota menargetkan pertumbuhan ekonomi Samarinda berada di atas 6 persen. Namun, menurutnya capaian tersebut harus diiringi dengan indikator kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
“Targetnya tadi ada di atas enam persen untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi bagus tentu harus ada penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan yang paling penting rasio gini juga harus dijaga,” ujar Nadia, Selasa, 10 Maret 2026.
Nadia menerangkan, rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga agar ketimpangan tersebut dapat ditekan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjaga inflasi tetap terkendali, stabilitas harga barang menjadi faktor penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Karena kalau inflasi terjaga, berarti harga-harga barang juga terjaga supaya masyarakat bisa membeli. Kalau masyarakat bisa membeli, berarti ekonomi sedang berjalan,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Samarinda memprioritaskan sejumlah program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Salah satunya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian yang dapat dibudidayakan di wilayah kota, seperti cabai yang sering memengaruhi inflasi daerah.
“Misalnya cabai, itu salah satu komoditas yang sering memengaruhi inflasi. Maka kita dorong peningkatan produksinya di Kota Samarinda,” katanya.
Selain pertanian, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi di sektor peternakan, terutama daging sapi dan unggas yang turut memengaruhi stabilitas harga pangan.
Kemudian pada sektor perikanan, Pemkot Samarinda juga mencermati fluktuasi harga ikan laut, khususnya ikan layang yang kerap memicu inflasi ketika pasokan berkurang akibat faktor cuaca dan musim.
Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan pemerintah kota menjadi kendala dalam penangkapan ikan layang karena membutuhkan kapal berkapasitas besar.
“Kalau ikan layang itu agak sulit dikontrol karena dipengaruhi musim dan cuaca. Sementara kewenangan kota hanya kapal kecil sekitar lima sampai tujuh Ground Water Tank (GWT), sedangkan untuk ikan layang biasanya kapal 30 sampai 50 GWT” terangnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berencana menyiapkan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage untuk menjaga ketersediaan ikan ketika pasokan melimpah.
Di sisi lain, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produksi ikan air tawar seperti lele dan nila yang banyak dibudidayakan masyarakat Samarinda, dan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan sektor pariwisata.
“Ini kerja tim. Kita mencari agar semua perangkat daerah bisa bekerja bersama, meskipun tetap menjalankan tugas peranan masing-masing,” pungkasnya.
