Bontang – Pemberlakuan fuel card dalam pendistribusian subsidi kendaraan berbahan solar dinilai tidak efektif. Hal itu disampaikan Ketua Komisi ll DPRD Bontang Rustam.
Ia mengatakan penggunaan kartu tersebut dinilai tidak efektif dalam mengurangi jumlah antrean truk yang selama ini mengular di SPBU Bontang.
“Kan kasihan juga itu supir truk kalau sudah ngantre baru tidak dapat,” ungkapnya, Senin (27/6/2022).
Politikus Golkar itu menyebutkan, penggunaan fuel card di Bontang ini berbeda dengan daerah lain seperti Kota Samarinda dan Balikpapan. Sebab antrean truk di sana tidak seramai di Kota Taman.
Sehingga, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik jika jumlah maksimal solar dibatasi. Ia pun meminta pemerintah melalui dinas terkait untuk mengkaji ulang aturan tersebut.
“Wajar kalau mereka berlakukan fuel card di sana (Samarinda-Balikpapan). Karena antreannya tidak ramai. Beda sama kita di Bontang, Kalau ini tetap diberlakukan di Bontang takutnya akan jadi masalah. Sebaiknya itu dikaji ulang,” timpalnya.
Ia juga menyarankan sebaiknya pemberlakuan fuel card harus dibarengi penambahan kuota BBM sesuai kebutuhan di Kota Taman.
“Tidak apa-apa diberlakukan kartunya tapi tambah juga kuotanya, karena kita tidak bisa batasi hak-haknya orang,” terangnya.
Pasalnya jika dikhawatirkan ada dugaan banyak oknum sopir jadi pengetap solar, Rustam menyebut, itu menjadi ranah pihak kepolisian agar ketat melakukan pengawasan.
“Kalau ketahuan banyak yang nimbun, ya itu sudah jadi tugas aparat agar lebih ketat melakukan pengawasan,” pungkasnya.
