Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengintensifkan pengawasan harga bahan pokok dan menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta melindungi masyarakat dari potensi kelangkaan dan praktik penyalahgunaan distribusi komoditas strategis.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 9 November 2026.
Dalam rapat tersebut, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran. Menurut Saefuddin, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif dan respons cepat dari seluruh pihak terkait.
“Pengawasan harga bahan pokok harus dilakukan secara konsisten. Kita perlu memastikan ketersediaan barang tetap terjaga dan distribusinya berjalan lancar, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga maupun kelangkaan kebutuhan pokok,” Ungkapnya.
Dalam evaluasi ketahanan pasokan, Pemkot Samarinda turut mencermati ketersediaan beras Bulog yang tercatat mencapai 4.300 ton, serta ketahanan stok BBM yang diperkirakan berada pada kisaran lima hingga delapan hari.
Lebih lanjut, Saefuddin menekankan pentingnya pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasokan tersebut. Selain itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu diperkuat melalui pemetaan harga pasar agar penentuan lokasi kegiatan benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Gerakan Pangan Murah harus dilaksanakan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kita perlu melihat wilayah dengan tingkat harga yang relatif tinggi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata,” Jelasnya.
Selain komoditas pangan, persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Saefuddin meminta pengawasan distribusi diperketat dan praktik penyimpangan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pihak pengelola maupun manajemen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerima, sehingga distribusinya harus diawasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Orang nomor dua di kota Samarinda itu mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada pembahasan dan penyampaian rekomendasi dalam forum koordinasi. Setiap keputusan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, disertai pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Jangan sampai rapat koordinasi hanya menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut. Seluruh rekomendasi harus segera dilaksanakan secara konsisten dan terukur agar pengendalian inflasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Samarinda,” Tutup Saefuddin. (ADV)
